Halorakyat.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan klarifikasi resmi terkait penerbitan aturan baru penanganan disinformasi di ruang digital yang sempat memicu kekhawatiran publik mengenai pembatasan kebebasan berpendapat di internet. Komdigi menegaskan bahwa regulasi tersebut disusun bukan untuk membendung kritik masyarakat maupun perbedaan pandangan politik, melainkan murni untuk membatasi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Penegasan tersebut menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026, atau yang dikenal sebagai KM 127 dan KM 128. Kedua regulasi baru ini dirancang menjadi pedoman kerja internal Komdigi dalam menjalankan pengawasan serta penindakan terhadap berbagai konten negatif di dunia maya secara akuntabel, transparan, dan terukur.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyampaikan bahwa jaminan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Kebijakan anyar ini menjamin hak-hak sipil warga negara agar tetap terlindungi saat menyampaikan pandangan secara sah dan beritikad baik di platform digital.
“KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sementara KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini.
Mediodecci memaparkan bahwa seluruh kritik, masukan, maupun perbedaan pendapat yang disuarakan publik melalui media sosial tidak akan serta-merta dijadikan sasaran pemblokiran atau penindakan hukum oleh Komdigi. Penanganan konten berfokus penuh pada materi disinformasi yang secara spesifik memenuhi kriteria pelanggaran dalam KM 128, seperti narasi bohong yang sengaja dibuat untuk memicu kerusuhan atau keresahan warga.
Adapun kriteria konten yang masuk dalam kategori disinformasi berdasarkan KM 128 meliputi informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta lapangan, memiliki dorongan untuk memecah belah persatuan bangsa, serta berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial. Selain itu, konten yang memicu konflik sosial di tengah masyarakat dan menimbulkan ketakutan massal juga menjadi sasaran utama penanganan.
Dalam kesempatan yang sama, Komdigi juga memberikan garansi bahwa aturan ini tidak akan menyentuh atau membatasi produk jurnalistik yang diproduksi oleh perusahaan pers resmi. Karya-karya pers, termasuk laporan investigasi yang kritis terhadap pemerintah, dipastikan berada di luar jangkauan pemutusan akses ini sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers nasional.
Guna menjamin keadilan bagi para pengguna internet, Komdigi menyediakan mekanisme keberatan bagi pemilik akun yang merasa kontennya dihapus secara tidak tepat. Pemilik konten memiliki hak penuh untuk mengajukan permohonan pemulihan apabila terjadi kesalahan moderasi, baik yang dilakukan oleh sistem Komdigi maupun moderasi mandiri oleh platform digital terkait.
“Apabila terdapat kesalahan dalam moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan permintaan pemulihan konten, termasuk apabila terdapat dugaan atas kesalahan moderasi yang dilakukan platform secara mandiri, untuk dikomunikasikan lebih lanjut,” tutur Mediodecci.
Menanggapi isu mengenai kewajiban pemutusan akses konten dalam waktu empat jam oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau platform digital, Komdigi meluruskan bahwa durasi tersebut tidak dihitung seketika saat laporan masyarakat masuk. Proses penanganan membutuhkan beberapa tahapan verifikasi teknis dan analisis mendalam terlebih dahulu sebelum tindakan tegas diambil.
Ketentuan tenggat waktu empat jam tersebut menginduk pada Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (Saman) yang telah diatur sebelumnya melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 522 Tahun 2024. Sistem Saman merupakan instrumen digital utama yang digunakan Komdigi untuk memantau kepatuhan platform dalam menindaklanjuti perintah pemutusan akses atas konten terlarang.
Dalam mekanisme kerja sistem Saman, Komdigi akan memproses laporan atau temuan pelanggaran terlebih dahulu melalui tahapan verifikasi fakta. Jika indikasi pelanggaran terbukti secara sah, otoritas akan mengirimkan notifikasi awal kepada pengelola platform digital untuk memberikan kesempatan penjelasan atau tanggapan sesuai dengan pedoman komunitas masing-masing.
Terkait respons notifikasi, platform digital diberikan alokasi waktu selama 1 x 12 jam untuk memberikan jawaban pada kategori konten mendesak yang mengancam keamanan. Sedangkan untuk kategori konten yang dinilai tidak mendesak, pihak penyedia platform diberikan tenggat tanggapan yang lebih longgar, yakni hingga 24 jam sejak notifikasi diterima.
Apabila platform digital gagal memberikan klarifikasi atau mengabaikan notifikasi hingga batas waktu berakhir, Komdigi baru akan menerbitkan surat perintah resmi pemutusan akses melalui sistem Saman. Sejak surat perintah tersebut diterbitkan, barulah hitungan waktu empat jam mulai berlaku untuk konten kategori mendesak, dan 24 jam untuk kategori non-mendesak.
Mediodecci menekankan bahwa dengan adanya skema perjenjangan waktu tersebut, platform digital pada dasarnya telah diberikan kesempatan yang sangat memadai untuk membandingkan temuan pelanggaran dengan aturan komunal mereka. Langkah ini diambil untuk memastikan ketelitian dan menghindari tindakan pemblokiran yang terburu-buru.
Penerapan batas waktu pemutusan akses yang ketat tersebut dinilai sangat krusial mengingat laju penyebaran disinformasi di ruang siber bergerak sangat cepat. Komdigi berharap kepastian hukum dan kriteria pengawasan yang jelas ini mampu menciptakan ekosistem digital Indonesia yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan aspirasi serta kebebasan berpendapat masyarakat.
