Halorakyat.id — Ratusan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem untuk mendesak pimpinan oposisi segera menjalin aliansi politik dengan partai-partai berbasis pemilih Arab demi menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Unjuk rasa yang berlangsung setelah pemilihan umum tanpa pemenang mutlak tersebut menegaskan perlunya kompromi lintas etnis untuk mengakhiri dominasi pemerintahan sayap kanan yang dipimpin oleh Netanyahu.
Gelombang protes ini dipicu oleh hasil pemilu parlemen yang menunjukkan perolehan suara signifikan dari kelompok pemilih Arab. Lonjakan dukungan terhadap partai-partai Arab disulut oleh kemarahan publik atas retorika tajam pemerintah sayap kanan Netanyahu yang dinilai terus menyudutkan komunitas Arab di Israel. Meski demikian, figur utama oposisi, Gadi Eisenkot, hingga saat ini belum mengambil keputusan resmi terkait peluang menjajaki koalisi dengan kubu tersebut.
Dalam aksi di Tel Aviv, sekitar 500 demonstran membawa beragam spanduk berisi seruan persatuan, seperti “Arab dan Yahudi hanya akan menang jika bersatu” serta “Ada mayoritas untuk perubahan”. Massa menegaskan bahwa komunitas Arab, yang mencakup kurang lebih 20 persen dari total populasi Israel, memiliki hak sipil dan politik yang setara untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pemerintahan negara tersebut.
Salah seorang peserta unjuk rasa di Tel Aviv, Ayelet Raz, menekankan bahwa momentum politik saat ini merupakan peluang yang sangat berharga untuk menghadirkan transformasi kepemimpinan di Israel. Perempuan yang berprofesi sebagai psikolog tersebut menyuarakan kekhawatirannya jika oposisi gagal memanfaatkan keberadaan suara partai-partai Arab dalam parlemen.
blockquote>“Ini adalah kesempatan terakhir untuk perubahan nyata. Kita perlu memberi kesempatan bagi perdamaian, karena jika tidak, pertumpahan darah ini akan terus berlangsung selamanya,” kata Ayelet Raz.
Ayelet Raz juga menyampaikan kritik keras terhadap rekam jejak kepemimpinan Benjamin Netanyahu yang dinilainya sebagai politisi yang sangat lihai memanipulasi situasi politik demi mempertahankan kekuasaan. Menurutnya, kegagalan membentuk aliansi inklusif hanya akan memperpanjang konflik ketegangan internal serta siklus kekerasan yang tak berkepanjangan di kawasan tersebut.
Sementara itu, aksi unjuk rasa yang digelar di Yerusalem diikuti oleh sekitar 100 orang dengan pesan serupa yang tak kalah tegas. Para pengunjuk rasa membentangkan poster-poster bernada sentilan politik, di antaranya bertuliskan “67 kursi – Bersatu kita teguh, terpecah kita dapatkan Bibi” serta poster lain yang mempertanyakan keengganan oposisi berkoalisi dengan nada sinis, “Mengapa tidak? Kecuali jika kita memang rasis?”.
Ketidakpastian politik di Israel terjadi menyusul pemilihan umum yang berlangsung pada Selasa lalu, di mana tidak ada satu pun blok politik yang berhasil mengamankan mayoritas absolut di parlemen Israel (Knesset) yang beranggotakan 120 kursi. Kondisi ini memicu jalan buntu politik karena persaingan ketat antara blok pendukung Netanyahu dan kubu penentangnya.
Rincian hasil pemilu mencatat bahwa partai-partai dengan basis pemilih Yahudi yang berada di barisan oposisi penentang Netanyahu memperoleh 48 kursi. Di sisi lain, dua partai utama berbasis pemilih Arab, yakni Raam dan Joint List, sukses mengamankan total 19 kursi parlemen.
Kombinasi kalkulasi matematis antara kubu oposisi Yahudi dan partai-partai Arab tersebut secara potensial melampaui ambang batas mayoritas 61 kursi, yakni mencapai 67 kursi parlemen. Kekuatan mayoritas 67 kursi ini diyakini mampu membentuk pemerintahan baru dan menghentikan masa jabatan Netanyahu sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Israel. Namun, aliansi pragmatis ini menghadapi penolakan sengit dari internal kubu oposisi sendiri.
Rekam jejak sejarah menunjukkan bahwa partai-partai Arab sangat jarang terlibat langsung dalam pemerintahan Israel. Sepanjang sejarah negara tersebut, partai Arab baru satu kali duduk secara resmi dalam kabinet pemerintahan, yaitu ketika pemimpin partai Raam, Mansour Abbas, bergabung dalam koalisi lintas spektrum yang berumur pendek pada periode 2021 hingga 2022. Mansour Abbas sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk mengulang langkah politik serupa demi menggantikan rezim Netanyahu.
Di sisi lain, tokoh aliansi Joint List, Yousef Jabareen, menyatakan keterbukaannya untuk memberikan dukungan parlemen kepada Gadi Eisenkot tanpa harus masuk ke dalam struktur kabinet pemerintahan. Keputusan untuk tidak bergabung penuh dalam pemerintahan didasari oleh pertimbangan prinsipil terkait kebijakan militer dan perang yang tengah berlangsung di Jalur Gaza.
Sikap ragu-ragu Eisenkot dalam merespons desakan ini tak lepas dari latar belakang politik dan pandangannya. Tokoh berusia 66 tahun yang merupakan mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tersebut memiliki pandangan keamanan yang sebagian besar masih sejalan dengan kebijakan Netanyahu, terutama mengenai penanganan konflik di Gaza pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang meluluhlantakkan wilayah tersebut.
Eisenkot secara terbuka menegaskan bahwa dirinya hanya bersedia memimpin sebuah “pemerintahan Zionis”. Ia menetapkan syarat mutlak bagi calon mitranya untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan liberal, serta secara tegas mengategorikan Hamas sebagai organisasi teroris—dua tuntutan yang selama ini ditolak oleh mayoritas pimpinan partai politik Arab.
Kendati Eisenkot enggan membentuk pemerintahan yang bergantung penuh pada jajaran partai Arab, ia tidak sepenuhnya menutup pintu terhadap dukungan eksternal dari partai-partai tersebut di parlemen. Penjajakan model dukungan luar ini menjadi salah satu opsi yang tengah diperhitungkan untuk meloloskan pembentukan kabinet baru tanpa merusak basis pemilih konvensionalnya.
Perbedaan pandangan mendalam terlihat jelas di internal kubu penentang Netanyahu. Yair Golan, pemimpin partai sayap kiri Democrats, secara antusias mendukung penuh gagasan pembentukan pemerintahan yang disokong oleh partai-partai Arab. Golan bahkan melontarkan pernyataan keras bahwa tindakan mengesampingkan peran partai Arab dari proses pemerintahan merupakan bentuk diskriminasi rasisme yang tidak wajar.
Penolakan tajam justru datang dari Avigdor Liberman, ketua partai sayap kanan Yisrael Beitenu yang juga merupakan penentang gigih Netanyahu. Liberman menegaskan bahwa partainya tidak akan pernah bersedia bergabung dalam koalisi apa pun yang menggantungkan keberlangsungannya pada partai-partai Arab, baik melalui koalisi resmi maupun sekadar dukungan eksternal dari luar pemerintahan.
blockquote>“Siapa pun yang ingin bergantung pada para pendukung terorisme, silakan saja. Yisrael Beitenu tidak akan terlibat,” tulis Avigdor Liberman melalui unggahan di akun Facebook pribadinya.
Di tengah aksi desakan massa oposisi di Tel Aviv, situasi sempat memanas dengan hadirnya lebih dari 100 pendukung setia Netanyahu yang menggelar aksi tandingan. Massa pendukung Netanyahu menyuarakan yel-yel kampanye dan meminta kubu oposisi untuk membuang perselisihan lalu bergabung dalam koalisi pimpinan Netanyahu demi menjaga stabilitas nasional.
Para pendukung Netanyahu meneriakkan slogan-slogan keras yang mendesak para politisi oposisi untuk menentukan pilihan politik mereka secara tegas antara memihak kubu kanan atau kepentingan Palestina. Mereka menuding partai-partai Arab bersikap simpatik terhadap kelompok bersenjata di Gaza dan berupaya mengubah karakter mendasar negara Israel.
Seorang pendukung Netanyahu berusia 60 tahun, Rebecca Schindler, menuduh bahwa kedua partai Arab di parlemen memiliki keterkaitan ideologis dengan Hamas dan berambisi mengubah identitas Israel. Sementara itu, demonstran pendukung Netanyahu lainnya, Nava Rehavia (70), mendesak Eisenkot dan Liberman agar segera berkoalisi dengan Netanyahu ketimbang membuka ruang kompromi bagi kubu Arab.
Sebelum aksi demonstrasi meluas, Benjamin Netanyahu juga sempat melemparkan tuduhan serius mengenai dugaan kecurangan pada hari pemungutan suara. Netanyahu mengklaim pihak partai-partai Arab tertangkap tangan membagikan amplop berisi uang tunai untuk memengaruhi suara pemilih di kawasan pemukiman Arab.
Merespons tuduhan tersebut, pihak kepolisian setempat mengonfirmasi telah menangkap tiga orang tersangka untuk menjalani pemeriksaan hukum. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum Israel menegaskan bahwa insiden dugaan kecurangan itu merupakan kasus lokal yang terisolasi dan tidak berdampak secara keseluruhan terhadap keabsahan hasil penghitungan suara pemilu.
