Halorakyat.id — Perdana Menteri petahana Israel, Benjamin Netanyahu, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kekuasaannya setelah hasil pemungutan suara menunjukkan kegagalan blok pendukungnya untuk mengamankan mayoritas kursi di parlemen. Meskipun sempat menunjukkan keunggulan awal dalam beberapa perhitungan, data terbaru menempatkan Israel dalam situasi kebuntuan politik yang mendalam tanpa ada satu pun pihak yang memiliki jalur jelas menuju pemerintahan yang stabil. Kondisi ini memicu ketidakpastian mengenai arah masa depan pemerintahan di Yerusalem, mengingat ambang batas mayoritas kursi parlemen menjadi syarat mutlak untuk membentuk kabinet yang sah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Sabtu (31/10/2026), persaingan sengit antara Netanyahu dengan rival utamanya, Gadi Eisenkot, berakhir tanpa pemenang mutlak yang mampu menguasai parlemen. Hasil ini menunjukkan bahwa baik blok Netanyahu maupun blok penantang yang dipimpin oleh Eisenkot tidak terlihat akan meraih jumlah kursi yang memadai untuk memerintah secara mandiri. Situasi tersebut memaksa para elit politik dan pengamat internasional untuk membedah berbagai skenario yang mungkin diambil guna mengatasi krisis pemerintahan di tengah dinamika regional yang semakin memanas.
Skenario pertama yang mengemuka adalah kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang tetap dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Namun, keberhasilan skenario ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan Netanyahu untuk membujuk rival politiknya, Gadi Eisenkot, agar bersedia bergabung dalam satu barisan pemerintahan. Tantangan terbesar dari langkah ini adalah Eisenkot harus bersedia menanggalkan platform kampanye utamanya yang secara tegas menolak kepemimpinan Netanyahu. Sejak awal, Eisenkot memposisikan dirinya sebagai satu-satunya alternatif kuat yang mampu melengserkan petahana dari kursi kekuasaan.
“Saya meminta Netanyahu untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari kehidupan politik hari ini karena rakyat sudah muak dengan budaya kebohongan,” tegas Gadi Eisenkot.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Eisenkot di hadapan massa pendukungnya di markas kampanye pada malam pemilu, sesaat sebelum hasil jajak pendapat resmi direvisi. Ia menekankan bahwa rakyat Israel sudah jenuh dengan pola kepemimpinan yang ia nilai penuh dengan perpecahan serta hasutan selama bertahun-tahun. Meskipun awalnya jajak pendapat memprediksi keunggulan bagi blok Eisenkot, revisi data kemudian menunjukkan bahwa posisi politiknya telah disalip oleh Netanyahu, meski tetap tidak cukup untuk membentuk pemerintahan yang dominan.
Netanyahu sendiri dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan untuk membujuk Partai Yashar yang dipimpin oleh Eisenkot agar bersedia melebur dalam koalisi bersama Partai Likud miliknya. Untuk mewujudkan hal ini, Netanyahu kemungkinan harus mengambil langkah drastis dengan melepas partai-partai sayap kanan ekstrem dan faksi ultra-Ortodoks yang selama ini menjadi mitra setianya. Namun, dalam pidatonya di markas Likud, Netanyahu justru menyampaikan rasa terima kasih kepada mitra-mitra koalisinya saat ini dan menyerukan pembentukan pemerintahan sayap kanan yang kuat, sebuah sinyal yang dianggap sebagai keengganannya untuk meninggalkan sekutu lamanya.
Faktor lain yang mungkin dapat mendorong terwujudnya pemerintahan persatuan adalah ancaman konflik eksternal, khususnya dengan Iran. Tekanan besar dari situasi keamanan regional sering kali memaksa para pemimpin partai di Israel untuk mengesampingkan perbedaan ideologi mereka demi stabilitas nasional. Beberapa hari menjelang pemungutan suara, laporan media menyebutkan bahwa Netanyahu terus mendesak adanya serangan militer terhadap Iran dan berupaya mendapatkan persetujuan dari Donald Trump di Amerika Serikat. Para kritikus menilai langkah ini sebagai upaya Netanyahu untuk menyelamatkan karier politiknya dengan cara memicu ketegangan regional yang memaksa publik bersatu di bawah kepemimpinannya.
Skenario kedua yang juga menjadi perbincangan hangat adalah pembentukan koalisi yang dipimpin oleh Eisenkot dengan dukungan dari partai-partai Arab. Langkah ini dipandang sebagai perubahan yang akan mengguncang lanskap politik Israel secara fundamental, mengingat sejarah partisipasi partai Arab dalam koalisi pemerintahan sangatlah minim. Sepanjang sejarah negara tersebut, hanya satu partai Arab independen yang pernah secara resmi masuk ke dalam koalisi, yakni pada tahun 2021, dan itu pun hanya bertahan dalam waktu yang relatif singkat sebelum akhirnya runtuh.
Saat ini, Eisenkot dan mayoritas partai Yahudi dalam bloknya telah menyatakan sikap resmi untuk tidak bergabung dalam pemerintahan bersama partai-partai Arab. Namun, secara hitungan matematika politik, ini merupakan satu-satunya jalan yang tersisa bagi pihak oposisi untuk meraih mayoritas kursi parlemen. Partai-partai Arab sendiri menjadi pusat perhatian setelah mereka diproyeksikan meraih rekor 19 kursi, sebuah angka yang didorong oleh tingkat partisipasi pemilih yang luar biasa dari populasi Arab-Israel yang mencakup sekitar seperlima dari total penduduk negara tersebut.
Peningkatan partisipasi pemilih Arab ini didorong oleh keinginan kolektif untuk menumbangkan koalisi pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel yang saat ini berkuasa. Sebelumnya, banyak dari warga keturunan Palestina di Israel memilih untuk memboikot pemilihan umum karena merasa sistem politik yang ada memperlakukan mereka sebagai warga negara kelas dua. United Arab List diproyeksikan meraih delapan kursi dan menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dalam pemerintahan oposisi, sementara faksi The Joint List yang diproyeksikan meraih 11 kursi memilih untuk memberikan dukungan dari luar kabinet.
Kendati demikian, satu-satunya pemimpin Yahudi yang secara terbuka mendukung skenario koalisi dengan partai Arab adalah Yair Golan dari partai The Democrats. Koalisi semacam ini diprediksi akan sangat rentan terhadap guncangan, terutama terkait isu-isu sensitif seperti kebijakan di Jalur Gaza dan wilayah Tepi Barat yang diduduki. Penolakan yang hampir solid dari partai-partai Yahudi lainnya untuk bekerja sama dengan pihak Arab menunjukkan betapa dalamnya perpecahan sosial dan politik yang sedang terjadi di internal masyarakat Israel saat ini.
Skenario ketiga melibatkan manuver Netanyahu untuk membujuk partai-partai sayap kanan yang saat ini berada di blok Eisenkot agar membelot dan bergabung ke dalam koalisinya. Dua sosok yang paling potensial untuk diajak bekerja sama adalah Naftali Bennett, pemimpin aliansi Beyachad, dan Avigdor Lieberman dari partai Yisrael Beiteinu. Keduanya dikenal sebagai tokoh garis keras dalam urusan keamanan dan memiliki banyak kesamaan pandangan politik dengan Netanyahu, sehingga secara ideologis mereka seharusnya bisa bersatu dalam satu kabinet.
Namun, hambatan utama dari skenario ini adalah rekam jejak kampanye keduanya yang secara eksplisit bertujuan untuk menyingkirkan Netanyahu dari kekuasaan. Selain itu, Bennett dan Lieberman menuntut adanya perluasan wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks, sebuah kebijakan yang bertentangan langsung dengan kepentingan dua partai ultra-Ortodoks yang menjadi pilar utama pemerintahan Netanyahu. Perhitungan suara saat ini juga menunjukkan bahwa meskipun faksi pimpinan Bennett dan Lieberman bergabung, koalisi tersebut mungkin tetap tidak mencapai jumlah kursi yang cukup untuk membentuk mayoritas mutlak di parlemen.
Jika seluruh skenario negosiasi tersebut menemui jalan buntu, maka skenario terakhir yang harus dihadapi adalah penyelenggaraan pemilihan umum baru. Banyak analis politik memandang opsi ini sebagai kemenangan terselubung bagi Netanyahu, karena ia akan tetap memegang jabatan sebagai perdana menteri sementara selama masa transisi hingga pemilu baru digelar. Netanyahu mungkin percaya bahwa dirinya memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam pemungutan suara ulang dengan strategi kampanye yang lebih agresif untuk memobilisasi basis pendukungnya.
Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pemilihan umum baru tidak akan membawa perubahan signifikan dan hanya akan memperpanjang ketidakpastian politik. Tingkat partisipasi pemilih Arab yang sangat tinggi dalam pemilu kali ini mungkin sulit untuk diulang kembali, terutama jika hasil suara mereka saat ini terbukti tidak mampu membawa perubahan nyata dalam komposisi pemerintahan. Sebaliknya, situasi kebuntuan ini juga berpotensi memicu mobilisasi yang lebih besar dari pemilih sayap kanan yang merasa posisi politik mereka terancam oleh kebangkitan pengaruh partai-partai Arab di parlemen.
Hingga saat ini, proses penghitungan suara akhir dan negosiasi informal antarpartai masih terus berlangsung dengan sangat dinamis. Seluruh mata kini tertuju pada bagaimana para pemimpin partai besar di Israel akan bermanuver dalam beberapa pekan ke depan untuk memecah kebuntuan ini. Keputusan yang diambil tidak hanya akan menentukan siapa yang akan memimpin Israel, tetapi juga akan memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik dalam negeri serta arah kebijakan strategis Israel di kancah internasional yang penuh gejolak.
