Halorakyat.id — Pemerintah Singapura mengambil langkah antisipasi dengan mengoperasikan strategi diversifikasi impor gas serta menyiagakan fasilitas penerimaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) usai Pemerintah Indonesia secara resmi memangkas pasokan ekspor gas ke negara tetangga tersebut mulai Sabtu (24/10).
Langkah taktis tersebut diambil untuk menjaga kestabilan serta ketahanan energi nasional Singapura agar pasokan listrik dan kebutuhan operasional industri dalam negeri tetap terpenuhi tanpa mengalami gangguan berarti.
Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura Tan See Leng menjelaskan bahwa selain mendiversifikasi sumber gas alam dari berbagai negara produsen di seluruh dunia, pihaknya juga memerintahkan BUMN Singapore GasCo untuk siap mengimpor lebih banyak LNG sewaktu-waktu.
“Kami telah menangani pengurangan semacam ini di masa lalu dengan lancar tanpa insiden. Pemerintah akan terus memastikan keandalan dan ketahanan pasokan energi Singapura,” tegas Tan See Leng.
Selain menyiagakan armada impor dan pasokan LNG, otoritas Singapura juga mewajibkan seluruh perusahaan pembangkit listrik di wilayahnya untuk memelihara cadangan bahan bakar diesel yang memadai. Cadangan ini disiapkan sebagai langkah mitigasi utama apabila terjadi fluktuasi atau gangguan mendadak pada alur pasokan gas pipa.
Dalam jangka panjang, Singapura juga tengah mempercepat pembangunan terminal LNG kedua untuk memperkuat infrastruktur penerimaan energi terbarukan maupun fosil. Upaya ini sejalan dengan rencana strategis pembaruan bauran energi nasional demi mengurangi tingkat ketergantungan pada satu jalur atau negara pemasok tertentu.
Terkait mekanisme penyaluran, Tan See Leng menegaskan bahwa alur distribusi gas dari Indonesia sejauh ini diatur berdasarkan kontrak komersial yang sah antara pihak importir Singapura, yakni Gas Supply Pte Ltd (GSPL), dengan para pemasok dari Indonesia.
Oleh karena itu, Pemerintah Singapura mengharapkan seluruh pihak dapat menghormati dan mematuhi isi kesepakatan bisnis yang telah ditandatangani. GSPL saat ini tengah melakukan komunikasi intensif dengan para mitra pemasok dari Indonesia untuk memastikan penyebab pemangkasan serta menguji apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran klausul perjanjian.
Apabila dalam proses evaluasi tersebut ditemukan bukti adanya pelanggaran kontrak, GSPL dipastikan akan menempuh langkah hukum komersial sesuai dengan ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa yang tertera di dalam dokumen kerja sama tersebut.
Keputusan pengurangan ekspor gas ini mengemuka setelah Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan pada Kamis (22/10). Bahlil menegaskan bahwa Indonesia memiliki opsi untuk menghentikan ekspor sumber daya energi ke negara-negara yang dinilai tidak menunjukkan sikap saling menghormati.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengumumkan pengurangan volume ekspor gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD yang resmi diberlakukan sejak Sabtu (24/10).
Rincian pemangkasan pasokan tersebut mencakup 15 BBTUD yang bersumber dari ladang gas Laut Natuna serta 16 BBTUD yang berasal dari wilayah kerja Jambi Merang di Sumatra. Gas dari daratan Sumatra selama ini dialirkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan komersial Gas Supply Pte Ltd.
Sementara itu, gas alam yang diproduksi dari kawasan Laut Natuna disalurkan melalui jaringan pipa bawah laut menuju fasilitas penerimaan yang dikelola oleh Sembcorp Gas. Berdasarkan laporan tahunan Sembcorp Industries tahun 2023, perusahaan tersebut mencatatkan perjanjian pembelian gas dari blok Natuna Barat dengan nilai mencapai sekitar 1,9 miliar dolar Singapura.
Kedua dokumen kontrak kerja sama pasokan gas antara perusahaan Indonesia dan Singapura tersebut sejatinya diperkirakan masih berlaku dan mengikat hingga tahun 2028 mendatang. Namun, Pemerintah Indonesia sendiri pada dasarnya telah merencanakan pengurangan porsi ekspor gas secara bertahap sejak beberapa tahun lalu guna memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dan industri domestik di dalam negeri.
Melalui kombinasi langkah efisiensi, penguatan cadangan bahan bakar darurat, peningkatan kapasitas impor LNG, serta pendekatan negosiasi komersial, Pemerintah Singapura optimistis dapat mempertahankan keandalan pasokan energi nasional tanpa mengganggu aktivitas ekonomi warga maupun sektor industri manufaktur di negara kota tersebut.
