Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2026 yang menyoroti masih tingginya angka kecurangan di lingkungan akademik Indonesia. Temuan paling mencolok dalam survei tersebut adalah keberadaan praktik joki skripsi yang masih ditemukan di 91 persen perguruan tinggi di seluruh tanah air. Laporan ini disampaikan dalam acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan bertema ‘Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas’ yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua KPK Setyo Budiyanto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Dalam pelaksanaannya, survei ini menyasar 42.810 responden yang terdiri dari 41.720 siswa sekolah dasar hingga menengah serta 1.090 mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Penilaian dilakukan melalui tiga dimensi utama, yakni karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
“Masih ada temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi, ini seperti joki tugas ya. Ini di dikti dilaporkan oleh 43 persen responden, dan terjadi di 91 persen satuan pendidik yang disurvei,” ujar Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianthi.
Selain persoalan joki skripsi, KPK juga menyoroti adanya degradasi etika dalam hubungan antara orang tua siswa dan tenaga pendidik. Berdasarkan data survei, sekitar 34 persen orang tua siswa dilaporkan masih memberikan hadiah kepada guru pada momen-momen tertentu, yang berpotensi mencederai profesionalisme pendidikan. Tidak hanya itu, tingkat disiplin pengajar juga menjadi catatan serius bagi lembaga antirasuah tersebut karena masih ditemukan dosen dan guru yang sering terlambat masuk kelas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari sisi tata kelola, survei mengungkap adanya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Temuan menunjukkan bahwa 8 persen dari total responden melaporkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan dana, dengan rincian praktik pemerasan atau pungutan liar sebesar 16 persen, nepotisme sebesar 40 persen, serta penggelembungan biaya atau mark-up sebesar 45 persen. Masalah transparansi dalam pengadaan sarana dan prasarana juga menjadi sorotan, di mana 13 persen responden dari jenjang dasar menengah dan 29 persen responden dari perguruan tinggi mengaku tidak adanya transparansi dalam pembelian fasilitas belajar.
Kondisi ini menegaskan perlunya perbaikan sistemik dalam ekosistem pendidikan nasional guna menekan angka pelanggaran integritas. Kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan dinilai sebagai salah satu faktor yang memicu ketidakefektifan fasilitas belajar bagi siswa. KPK berharap hasil survei ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi kementerian terkait untuk memperketat pengawasan dan memperbaiki tata kelola pendidikan agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan di masa depan.
