Halorakyat.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa yang berencana menggelar aksi demonstrasi untuk tetap menjaga ketertiban umum serta tidak merusak fasilitas publik di wilayah Jakarta pada Rabu (28/10/2026). Pramono menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak kebebasan berdemokrasi yang dijamin di Indonesia, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat ditemui di kawasan Tanah Harapan, Jakarta Utara, pada Selasa (27/10/2026). Ia menekankan pentingnya menjaga suasana ibu kota agar tetap kondusif selama aksi unjuk rasa berlangsung. Menurutnya, kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum.
“Saya sekali lagi mengharapkan siapa pun yang melakukan unjuk rasa di Jakarta, jangan kemudian merusak fasilitas publik, mengganggu ketertiban umum dan juga melakukan anarki,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Untuk menanggulangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama jalannya aksi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercayakan sepenuhnya skema pengamanan kepada aparat gabungan TNI dan Polri. Pramono berharap pengawasan yang ketat namun sejuk dari aparat keamanan dapat membuat penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai tanpa memicu kepanikan warga.
Senada dengan imbauan gubernur, pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya turut mengimbau para peserta aksi agar menjaga fasilitas umum di berbagai titik vital Jakarta. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa sarana dan prasarana publik sangat krusial bagi kelancaran mobilitas warga sehari-hari sehingga kelestariannya harus dijaga bersama.
“Fasilitas umum disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menjaganya adalah tanggung jawab kita semua agar manfaatnya tetap dirasakan setiap orang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.
Budi menuturkan bahwa kerusakan pada fasilitas publik akan membawa dampak berantai yang merugikan masyarakat luas secara langsung. Kerusakan infrastruktur transportasi atau fasilitas umum lainnya tidak hanya mengganggu pelayanan publik dan memperlambat aktivitas warga, tetapi juga membutuhkan waktu serta anggaran perbaikan yang tidak sedikit.
Polda Metro Jaya memastikan bakal menurunkan personel pengamanan dengan pendekatan yang humanis dan persuasif. Langkah ini diambil untuk memastikan peserta unjuk rasa dapat menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan undang-undang, sementara hak masyarakat umum untuk beraktivitas dan menggunakan jalan raya tetap terlindungi dengan baik.
Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat konsentrasi massa di beberapa titik pusat pemerintahan, kepolisian juga telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas yang bersifat situasional. Polda Metro Jaya mengajak seluruh pihak untuk saling menghormati dan menyampaikan pandangan secara bijak agar Jakarta tetap aman dan kondusif.
