Halorakyat.id — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dan mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan syarat minimal pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Langkah ini dinilai penting demi menjamin kepastian hukum serta transparansi dalam proses demokrasi di Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, mengemukakan bahwa pembentukan pansus tersebut akan memberikan ruang bagi parlemen untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai polemik keabsahan dokumen pendidikan mantan Wali Kota Solo tersebut. Deddy menilai, penyelidikan ini tidak boleh hanya berhenti pada pemanggilan penyelenggara pemilu saja.
“Urusan ini kan tidak saja menyangkut satu kasus tetapi sangat mungkin juga dialami banyak orang. Sehingga kita perlu mendalami agar terang benderang,” kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus.
Deddy menambahkan bahwa DPR memiliki kewenangan konstitusional yang luas untuk memanggil berbagai pihak terkait guna memberikan keterangan. Menurutnya, pemanggilan tidak hanya terbatas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara pemilu, melainkan juga instansi pemerintah seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hingga Kementerian Keuangan.
Lebih jauh, Deddy menyebutkan bahwa DPR bahkan dapat melayangkan pemanggilan atau meminta klarifikasi langsung kepada pihak lembaga pendidikan asing di Australia dan Singapura yang mengeluarkan sertifikat kehadiran (certificate of attendance) atau dokumen akademis lainnya atas nama Gibran. Upaya ini dipandang krusial agar tidak ada keraguan publik yang tersisa mengenai status kelulusan sang wakil presiden terpilih.
“Termasuk pihak sekolah, bahkan kalau perlu institusi yang mengeluarkan certificate of attendance atau dokumen lain di Singapura dan Australia. Kalau hanya KPU dan Bawaslu maka tidak bisa mendapatkan keterangan menyeluruh dan suatu kepastian,” jelas Deddy Yevry Sitorus.
Usulan pembentukan Pansus ini awalnya diinisiasi oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo. Ia menekankan bahwa pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan syarat usia dan pendidikan cawapres harus disikapi secara serius oleh lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.
Eka mendorong agar DPR senantiasi menghormati setiap putusan hukum yang berlaku sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan konstitusionalnya secara maksimal. Menurutnya, langkah verifikasi yang objektif sangat dibutuhkan apabila memang terdapat bukti-bukti awal atau indikasi persoalan faktual yang dinilai meragukan di tengah masyarakat luas.
Dalam keterangan tertulisnya, Eka menjelaskan bahwa jika memang masih terdapat persoalan faktual yang perlu dipastikan kebenarannya, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional wajib melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti-bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Berdasarkan aturan legislatif, Pansus DPR merupakan wadah pengawasan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Bersifat sementara atau ad hoc, pansus ini secara otomatis akan dibubarkan setelah masa tugasnya dinyatakan selesai atau masa keanggotaannya berakhir sesuai kesepakatan sidang paripurna.
Pembentukan dan tata kerja Pansus ini sendiri telah diatur secara ketat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal 17 undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai susunan keanggotaan, jangka waktu kerja, hingga kewajiban pansus untuk melaporkan hasil investigasinya dalam Rapat Paripurna DPR.
Di samping UU MD3, tata cara teknis pembentukan Pansus juga merujuk pada Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Regulasi internal tersebut menjelaskan bahwa keputusan pembentukan pansus harus disahkan dalam Rapat Paripurna DPR dengan komposisi keanggotaan maksimal sebanyak 30 orang anggota legislatif yang ditentukan secara proporsional berdasarkan perimbangan jumlah kursi masing-masing fraksi di parlemen.
Kasus syarat pendidikan ini menjadi perhatian publik yang luas sejak masa pendaftaran capres-cawapres pada akhir tahun lalu. Melalui mekanisme Pansus ini, DPR diharapkan mampu mengurai seluruh polemik administratif secara transparan tanpa ada intervensi politik, sekaligus menegakkan prinsip akuntabilitas di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
