Halorakyat.id — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa mekanisme pengisian posisi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kosong hanya dapat dilakukan melalui usulan resmi dari Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penegasan tersebut disampaikan menyusul kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
Jimly menjelaskan ketentuan tersebut merujuk pada tata aturan hukum konstitusi yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 8 ayat 2. Menurutnya, meskipun perdebatan mengenai penafsiran pasal sering muncul di publik, aturan ketatanegaraan dengan jelas memberikan wewenang penuh kepada Presiden untuk memilih dua nama calon yang akan diajukan ke sidang paripurna MPR.
Pernyataan tersebut disampaikan Jimly saat menjadi penceramah dalam Diskusi Publik Sosialisme Islam yang diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan perbedaan mendasar antara mekanisme kekosongan jabatan kepemimpinan nasional secara bersamaan dengan kekosongan jabatan Wakil Presiden saja.
Ia menerangkan bahwa jika terjadi kekosongan kepemimpinan nasional secara menyeluruh, konstitusi mengatur pembentukan triumvirat yang diusulkan oleh partai politik pengusung pasangan calon pada pemilihan presiden. Namun, untuk kasus kekosongan posisi Wakil Presiden secara tunggal, proses pengusulan calon sepenuhnya berada di tangan kepala negara tanpa dibatasi kriteria asal partai politik.
“Tapi waktu menjelaskan ayat duanya, kalau wakil presidennya kosong, itu nggak disebut siapa yang mengusulkan. Hanya presiden mengajukan dua nama,” kata Jimly Asshiddiqie.
Pakar hukum tata negara itu menambahkan bahwa siapapun sosok yang dipilih Presiden memiliki peluang yang sama untuk diajukan ke MPR. Baik tokoh dari internal partai politik pengusung, partai politik lain, maupun figur independen di luar struktur partai politik berhak dicalonkan selama mendapatkan rekomendasi resmi dari Presiden.
Sementara itu, pimpinan MPR bergerak cepat merespons situasi ketatanegaraan ini dengan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026). Rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi dan kelompok anggota DPD tersebut diselenggarakan guna menyepakati jadwal pelaksanaan sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden RI.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pimpinan MPR telah menetapkan jadwal sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan Wakil Presiden terpilih. Berdasarkan keputusan bersama dalam rapat gabungan tersebut, agenda krusial ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, bertempat di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat.
“Pertama pelaksanaan rapat paripurna MPR, dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani.
Sebagai langkah formal tindak lanjut, pihak MPR juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar kepala negara segera menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden yang akan dipilih dan ditetapkan oleh anggota majelis dalam sidang paripurna mendatang.
Proses pengisian jabatan ini dilakukan setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat pengunduran diri tersebut secara otomatis menandai dimulainya masa kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia secara konstitusional.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pimpinan MPR menerima langsung kedatangan Gibran yang menyampaikan niat pengunduran dirinya secara formal. Dengan penyerahan surat pengunduran diri tersebut, MPR menyatakan kekosongan jabatan telah terjadi dan majelis memiliki kewajiban konstitusional untuk memproses pengisian posisi tersebut dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
Sesuai dengan ketentuan ketatanegaraan yang berlaku, MPR memiliki rentang waktu untuk menggelar sidang dan menetapkan Wakil Presiden baru setelah menerima dua nama calon dari Presiden Prabowo Subianto. Keputusan dalam sidang paripurna mendatang akan menentukan sosok yang mendampingi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di sisa masa jabatan.
