Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan beserta Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya pada Minggu (4/10/2026). Pertemuan strategis tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran lembaga tersebut dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat luas.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan arahan khusus agar Bakom tidak sekadar berfungsi sebagai penyampai informasi satu arah mengenai program pemerintah. Kepala negara menekankan pentingnya membangun komunikasi yang lebih dialogis dan humanis agar masyarakat dapat memahami filosofi di balik setiap kebijakan yang diambil oleh kementerian maupun lembaga terkait.
“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” tutur Sekretariat Kabinet.
Arahan ini menuntut perubahan gaya komunikasi pemerintah yang lebih sederhana dan mudah dicerna oleh publik. Prabowo berharap agar penjelasan mengenai hasil dan manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah dapat disampaikan secara lebih transparan, sehingga tidak terjadi kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan rakyat.
Selain aspek penyampaian informasi, fungsi menyerap aspirasi menjadi poin krusial dalam pertemuan tersebut. Bakom diinstruksikan untuk menjadi kanal efektif yang mampu menampung setiap keluhan hingga kritik tajam dari masyarakat. Kritik tersebut nantinya harus dikelola secara profesional dan diteruskan kepada pihak yang berwenang agar dapat segera direspons dengan solusi konkret.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan antara pemerintah, media, serta masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih responsif, Presiden meyakini bahwa aspirasi rakyat dapat didengar secara langsung oleh pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan jauh lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak antikritik, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan pola komunikasi yang dua arah, diharapkan tercipta iklim demokrasi yang lebih sehat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian dan lembaga di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
