Halorakyat.id — Seorang prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berinisial Letda AG resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polisi Militer. Penetapan status hukum ini merupakan tindak lanjut dari insiden kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan tewasnya seorang perwira pertama, Letda Jihad Ahmad al-Rasyid, di Gudang Senjata Pal, Grup 2 Kopassus, Solo, pada Sabtu (24/10/2026) lalu.
Peristiwa tragis yang terjadi pada pukul 11.30 WIB tersebut kini tengah didalami secara intensif oleh otoritas terkait. Kepala Penerangan Kopassus, Kolonel Indra Mardianto, menyatakan bahwa tersangka saat ini telah ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/4 Surakarta guna mempermudah proses penyidikan yang sedang berjalan.
Pihak satuan telah mengamankan sejumlah barang bukti penting yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP). Barang bukti tersebut meliputi satu pucuk senjata pistol, satu buah magasin, satu butir kelongsong peluru, serta rekaman kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Seluruh bukti ini telah diserahkan kepada pihak Polisi Militer untuk kepentingan pembuktian hukum.
“Penahanan di Denpom IV/4 Surakarta guna proses penyidikan lebih lanjut. Adapun, barang bukti berupa satu pucuk senjata pistol, satu buah magasin, satu butir kelongsong peluru, rekaman CCTV di sekitar TKP,” ujar Kepala Penerangan Kopassus Kolonel Indra Mardianto.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal di lapangan, tersangka diduga kuat melanggar prosedur operasional standar (SOP) dalam penggunaan senjata api. Letda AG disebut membiarkan bagian kamar peluru tetap terisi amunisi saat melakukan pengokangan pistol. Selain itu, jari tersangka diduga berada pada posisi yang sensitif, yakni pada bagian pelatuk, yang akhirnya memicu tembakan tidak disengaja dan mengenai korban hingga meninggal dunia.
Grup 2 Kopassus sendiri telah mengambil langkah proaktif dengan melakukan olah TKP secara mendalam serta memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap pelanggaran disiplin dan prosedur tersebut, satuan telah menjatuhkan tindakan administratif berupa pencabutan tanda kualifikasi para, komando, serta antiteror terhadap oknum yang bersangkutan.
Terkait ancaman hukuman, tersangka akan dijerat menggunakan pasal 474 ayat (3) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kelalaian hingga mengakibatkan kematian orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. Pihak TNI menjamin bahwa seluruh proses penegakan hukum ini akan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kolonel Indra menegaskan bahwa institusinya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran prosedur yang berujung pada hilangnya nyawa prajurit lainnya. Penegakan hukum yang tegas ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh personel agar lebih disiplin dan berhati-hati dalam memperlakukan senjata api di lingkungan satuan, terutama saat berada di area gudang senjata atau tempat penyimpanan amunisi.
