Halorakyat.id — Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih menunggu konfirmasi dari pihak mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, terkait kepastian jadwal pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitas Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa pihak kepolisian saat ini terus menjalin komunikasi intensif dengan tim pengacara yang mendampingi Firli. Langkah sinkronisasi jadwal ini penting agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
“Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan,” kata Kombes Budi Hermanto.
Budi menambahkan bahwa kepolisian akan menyampaikan pengumuman resmi kepada publik dan media begitu tanggal kepastian kehadiran telah disepakati bersama antara tim penyidik dan kuasa hukum Firli. Penyesuaian jadwal pemeriksaan ini menjadi fokus utama guna melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Proses penanganan perkara ini mencatat jejak panjang terkait tingkat kehadiran Firli Bahuri dalam sejumlah agenda pemanggilan penyidik. Berdasarkan catatan pihak kepolisian, pensiunan jenderal bintang tiga Polri tersebut diketahui beberapa kali tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh penyidik.
Pemanggilan pertama pada 6 Februari 2024 tidak dipenuhi oleh Firli, yang kemudian membuat penyidik menjadwalkan ulang agenda penanganan perkara pada 26 Februari 2024. Kendati demikian, pada tanggal penyesuaian tersebut, Firli kembali berhalangan hadir untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik.
Upaya pemanggilan kembali dilayangkan kepolisian pada 28 November 2024 sebagai bentuk komitmen penyelesaian perkara. Namun, untuk kesekian kalinya, mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut tidak mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan lanjutan.
Di tengah proses pemanggilan yang berulang tersebut, sempat beredar kabar mengenai pertemuan antara tim penyidik dengan Firli di sebuah gelanggang olahraga bulutangkis. Mengenai hal itu, Budi Hermanto memberikan klarifikasi secara rinci guna meluruskan simpang siur informasi yang berkembang di masyarakat.
“Tidak ada yang ditangkap dan tidak ada yang diamankan. Penyidik menemui saudara FB untuk menyampaikan dan mengatur jadwal pemeriksaan atas dua surat panggilan sebelumnya,” tegas Budi.
Penetapan status tersangka terhadap Firli Bahuri sendiri telah diumumkan secara resmi sejak 22 November 2023. Penyidik menjeratnya dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengancam pelakunya dengan hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup.
Meski telah berstatus sebagai tersangka selama waktu yang cukup lama, perkembangan penyidikan kasus ini mendapat perhatian publik karena dinilai berjalan lambat. Penyidik Subdit Tipidkor Polda Metro Jaya tercatat telah dua kali melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tetapi berkas tersebut selalu dikembalikan oleh jaksa peneliti karena dianggap belum memenuhi syarat formil maupun materil.
Kebuntuan penanganan kasus ini semakin terlihat setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak kepolisian. Langkah pengembalian berkas administrasi penyidikan tersebut berimplikasi pada tertahannya kejelasan penanganan perkara selama hampir dua tahun terakhir.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dapot Dariarma menjelaskan bahwa pengembalian SPDP dilakukan akibat belum dipenuhinya kelengkapan petunjuk jaksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Keputusan ini diambil sesuai dengan mekanisme tata laksana penanganan perkara pidana umum dan khusus yang berlaku.
Proses hukum yang melibatkan mantan pejabat tinggi negara ini terus menjadi sorotan penegakan hukum di Indonesia. Publik menantikan langkah tegas dan kepastian hukum dari kepolisian serta kejaksaan dalam menuntaskan perkara dugaan pemerasan yang menyeret mantan petinggi lembaga pemburu koruptor tersebut.


