Halorakyat.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Keputusan tersebut diambil setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika berat, yakni terlibat dalam aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Atas putusan tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan akan menggunakan haknya untuk menempuh jalur banding.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa mekanisme pengajuan banding ini telah diatur dalam regulasi internal kepolisian. Prosedur tersebut merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Pihak institusi kini tengah bersiap membentuk komisi khusus untuk meninjau kembali permohonan yang diajukan oleh perwira tinggi tersebut.

“Sebagaimana Pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” tegas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Trunoyudo menjelaskan bahwa hasil dari sidang banding tersebut nantinya akan menjadi penentu akhir bagi status keanggotaan Irjen Eko Hadi Santoso di Polri. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan rincian waktu pelaksanaan sidang banding tersebut, namun memastikan bahwa setiap tahapan akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pihaknya berjanji akan menyampaikan hasil akhir dari komisi banding kepada publik setelah proses persidangan rampung dilaksanakan.

Di sisi lain, Polri juga memastikan bahwa Irjen Eko Hadi Santoso saat ini telah dikembalikan ke rumah tahanan Mako Brimob. Penahanan ini dilakukan seiring dengan sanksi administratif yang telah dijatuhkan, di samping proses pidana yang tengah ditangani oleh pihak Bareskrim Polri. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur ketat Polri dalam menangani pelanggaran etik berat yang melibatkan anggota di jajaran perwira tinggi.

Kasus pemecatan ini menambah daftar panjang sanksi etik di lingkungan internal kepolisian dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, majelis Kode Etik Profesi Polri (KKEP) juga telah menjatuhkan sanksi serupa terhadap Ahrie Sonta pada Selasa, 10 November 2026. Dalam sidang tersebut, Ahrie Sonta dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat, yang kemudian juga diikuti dengan pengajuan upaya banding oleh yang bersangkutan.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa penegakan disiplin dan kode etik merupakan komitmen institusi untuk menjaga integritas seluruh personel tanpa pandang bulu. Seluruh proses hukum, baik yang bersifat etik maupun pidana, dipastikan akan berjalan secara transparan sesuai dengan prosedur operasional standar yang ada. Publik kini menantikan kelanjutan dari proses banding yang diajukan oleh para pelanggar kode etik tersebut untuk mengetahui keputusan final dari pimpinan Polri.