Halorakyat.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi telah menjadwalkan pelaksanaan sidang kode etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Mantan orang nomor satu di kepolisian tersebut kini berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional lainnya.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir, mengonfirmasi rencana jadwal persidangan tersebut saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/11/2026). Meski waktu pelaksanaan telah ditentukan, pihak kepolisian belum merinci secara spesifik mengenai komposisi majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan etik tersebut.

“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan terkait Jenderal Listyo Sigit Prabowo, itu dijadwalkan minggu depan. Ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir.

Selain merencanakan sidang untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri saat ini juga tengah memproses rangkaian sidang etik bagi tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Pada hari yang sama, pihak kepolisian mengagendakan sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso yang juga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.

Di sisi lain, proses penegakan disiplin dan kode etik terhadap tersangka lainnya, yakni Irjen Slamet Uliandi, belum dapat dilaksanakan. Johnny menjelaskan bahwa Slamet Uliandi saat ini masih menjalani perawatan intensif akibat kondisi kesehatannya yang menurun. Pihak kepolisian berkomitmen untuk tetap menghormati hak asasi manusia serta kondisi medis yang bersangkutan sebelum menentukan jadwal persidangan selanjutnya.

Kasus penyadapan ilegal ini menjadi perhatian publik setelah Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tersangka lainnya meliputi Irjen Ahrie Sonta yang diketahui telah dipecat dari institusi Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Berdasarkan data penyelidikan, praktik penyadapan ilegal tersebut diduga telah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni sejak tahun 2025 hingga 2026.

Penyidik terus mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat dalam skema penyadapan ini untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan objektif. Polri menegaskan bahwa rangkaian sidang etik ini merupakan langkah internal institusi dalam menindak pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh oknum perwira tinggi kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.