Halorakyat.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai secara tegas menyoroti usulan pemindahan populasi Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke lokasi lain seperti Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta pada Selasa (17/11/2026), Pigai menekankan bahwa setiap rencana relokasi satwa langka tersebut harus melalui kajian yang sangat terukur agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem maupun keberlangsungan hidup hewan itu sendiri.
Perdebatan mengenai nasib kawasan Ujung Kulon ini mencuat setelah anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengangkat isu mengenai adanya sebagian area di taman nasional tersebut yang masuk dalam wilayah usaha pertambangan. Rieke mendesak agar dilakukan penelusuran mendalam terkait prosedur penetapan wilayah usaha tersebut, terutama mengenai aspek keadilan bagi masyarakat adat serta perspektif hak asasi manusia dalam setiap pengambilan kebijakan tata ruang dan perizinan.
“Kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun yang berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupannya, maka itu akan bertentangan dengan prinsip pelestarian,” tegas Menteri HAM Natalius Pigai.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pigai merujuk pada keberhasilan Rwanda dalam melestarikan satwa liar di habitat aslinya. Menurutnya, memindahkan satwa dari ekosistem alami belum tentu menjamin keberhasilan pengembangbiakan, bahkan berisiko membuat hewan tersebut gagal beradaptasi. Ia mengibaratkan pemindahan paksa terhadap suatu komunitas, baik manusia maupun satwa, sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hak dasar jika tidak didasari oleh alasan yang sangat kuat dan objektif.
Lebih lanjut, Pigai memberikan peringatan keras bahwa wacana relokasi tersebut harus diwaspadai dari kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik layar. Berdasarkan pengalamannya saat bertugas di Komnas HAM, ia menilai seringkali isu-isu besar yang berkaitan dengan tata ruang atau konservasi ditunggangi oleh agenda komersial tertentu. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap tahapan penetapan kebijakan, mulai dari penganggaran hingga pemberian izin, dilakukan secara transparan dan berperspektif pada pelestarian lingkungan serta perlindungan HAM.
Penekanan mengenai perlunya kajian terukur ini menjadi poin penting bagi pemerintah dalam menangani kawasan konservasi. Pigai menegaskan bahwa relokasi habitat bukan sekadar persoalan teknis pemindahan hewan, melainkan menyangkut tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian hayati dan keadilan konstitusional. Hingga saat ini, pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali urgensi pemindahan tersebut dengan melibatkan para ahli lingkungan serta mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi ekosistem asli Badak Jawa di Ujung Kulon.


