Halorakyat.id — Komnas Perempuan secara resmi mengecam dugaan tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Kasus ini mencuat setelah seorang mahasiswi berinisial RWM (21) melaporkan dugaan tersebut kepada pihak kepolisian terkait peristiwa yang terjadi di kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan dukungan penuh kepada korban sejak laporan dilayangkan. Dukungan tersebut mencakup pendampingan untuk memastikan korban mendapatkan layanan akses pemulihan secara berkelanjutan serta perlindungan keamanan yang memadai dari ancaman intimidasi maupun tekanan pihak tertentu selama proses hukum berjalan.

“Komnas Perempuan memberikan dukungan untuk korban mendapatkan perlindungan segera dan layanan akses pemulihan secara berkelanjutan sejak dia melaporkan,” tutur Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih.

Dalam keterangannya, Dahlia menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau relasi kuasa oleh pimpinan daerah dalam kasus ini. Modus yang digunakan terduga pelaku disinyalir melibatkan iming-iming tawaran pekerjaan untuk menjerat korban ke dalam situasi kekerasan seksual. Hal ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap martabat perempuan yang seharusnya dilindungi oleh pemegang jabatan publik.

Komnas Perempuan kini mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk segera mengambil tanggung jawab dalam menjamin perlindungan bagi korban dan keluarganya. Selain itu, lembaga tersebut juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemeriksaan secara transparan dan menindak tegas kepala daerah bersangkutan, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak hormat jika terbukti melakukan pelanggaran hukum serius.

Di sisi lain, proses penegakan hukum di tingkat kepolisian terus bergulir. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, mengonfirmasi bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum melalui Unit PPA dan PPO tengah menangani laporan tindak pidana kekerasan seksual dengan terlapor berinisial YL. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan perkara ini secara profesional.

Dahlia menambahkan bahwa pihak kepolisian harus bekerja secara transparan dan akuntabel dalam menangani kasus ini. Ia mendesak penyidik untuk menerapkan pasal berlapis yang meliputi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga aturan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penerapan pasal-pasal tersebut dianggap penting sebagai pemberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.

Lebih lanjut, lembaga ini mengingatkan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada penghilangan barang bukti maupun intervensi terhadap saksi-saksi selama proses pemeriksaan. Komnas Perempuan menekankan bahwa integritas negara dalam memenuhi hak asasi manusia bagi perempuan sangat bergantung pada keberhasilan penanganan kasus ini. Mereka juga menyerukan agar perlindungan dan jaminan restitusi bagi korban diberikan sejak tahap awal penyidikan.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk lebih serius dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat publik. Komnas Perempuan menegaskan bahwa setiap tindakan pemimpin daerah yang mencederai integritas dan martabat perempuan merupakan pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Mereka berharap agar kasus serupa tidak terulang kembali di wilayah lain demi terciptanya ruang publik yang aman dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.