Halorakyat.id — Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipastikan resmi mencoret alokasi pengajuan dana hibah untuk Yayasan Majelis Taklim Sabilu Taubah pimpinan pendakwah Agus Muhammad Iqdam Kholid atau yang akrab disapa Gus Iqdam dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2027. Langkah pembatalan penuh tersebut diambil menyusul adanya penataan ulang prioritas belanja daerah di tengah keterbatasan anggaran kas daerah serta sorotan publik yang mengemuka.
Kepastian pembatalan dana bantuan di tingkat daerah tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M Rifai, saat memimpin rapat pembahasan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar menyerahkan draf dokumen RAPBD 2027 terbaru yang telah bersih dari alokasi hibah bernilai miliaran rupiah untuk majelis taklim yang berlokasi di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat tersebut.
Rifai mengonfirmasi bahwa penghapusan nama yayasan pimpinan Gus Iqdam dari daftar penerima hibah tersebut sudah bersifat final dan mengikat tanpa ada opsi penundaan pada periode anggaran berikutnya. Keputusan ini menandai penghentian seluruh proses penganggaran yang sempat berjalan pada tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelumnya.
“Ya wes jelas, wes nggak dianggarkan. Tidak akan dianggarkan sudah. Enggak ada pending-pendingan, Enggak ada. Ya wes batal, batal,” tegas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar M Rifai.
Berdasarkan rekam jejak pengusulannya, permohonan alokasi dana hibah tersebut bermula dari berkas proposal yang masuk ke meja Pemerintah Kabupaten Blitar serta TAPD. Meski demikian, pihak legislatif mengaku tidak mengetahui secara rinci siapa pihak pertama yang mengusulkan proposal bantuan tersebut hingga akhirnya masuk ke dalam rancangan awal anggaran daerah.
Pada tahapan awal pengajuan, pihak yayasan sebenarnya mengusulkan alokasi dana bantuan sebesar Rp4,7 miliar. Namun, dalam proses harmonisasi dan rapat pembahasan KUA-PPAS yang berlangsung sekitar bulan September hingga Oktober, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar menyepakati adanya rasionalisasi nilai bantuan sehingga memangkas alokasi tersebut menjadi Rp2,4 miliar.
Rencana penyaluran dana hibah miliaran rupiah itu sedianya akan difungsikan oleh pihak pengelola majelis untuk mendukung sarana dan prasarana fisik. Alokasi tersebut direncanakan guna membangun kawasan destinasi wisata religi terpadu sekaligus fasilitas sarana edukasi manasik haji di kawasan markas majelis taklim di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.
Namun demikian, dinamika pembahasan anggaran tersebut mendadak berubah setelah kabar mengenai alokasi hibah sebesar Rp2,4 miliar itu menjadi bahan perbincangan hangat dan viral di tengah masyarakat. Sorotan publik yang kian meluas mendasari bupati beserta pihak pengusul untuk mengambil tindakan korektif dengan membatalkan keseluruhan rancangan hibah secara total.
Selain dipicu oleh faktor atensi publik, kebijakan pencoretan ini juga berpatokan pada kondisi riil keuangan daerah Kabupaten Blitar yang mengalami penurunan drastis. Penurunan belanja daerah terjadi akibat adanya efisiensi serta keterbatasan penyaluran Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, sehingga menuntut pemerintah daerah bertindak lebih realistis.
Kondisi kas daerah yang terbatas memaksa Banggar DPRD Kabupaten Blitar untuk menyusun ulang daftar prioritas pembangunan daerah yang dinilai lebih mendesak dan menyentuh kepentingan masyarakat luas. Pemerintah daerah menilai masih banyak program kerja strategis lain yang belum terakomodasi akibat keterbatasan dana pembiayaan dalam RAPBD.
Sejumlah program prioritas yang kini diutamakan antara lain pembiayaan pembangunan infrastruktur publik berupa Mal Pelayanan Publik (MPP), penyelesaian pembangunan masjid daerah di Kanigoro, hingga pengadaan program pembagian seragam sekolah secara gratis bagi siswa tidak mampu di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
Proses pengalihan anggaran dari dana hibah yang dicoret tersebut kini diarahkan sepenuhnya untuk menutupi kekurangan pembiayaan proyek-proyek fisik dan sosial prioritas tersebut. Dengan demikian, alokasi keuangan yang sebelumnya dialokasikan untuk satu lembaga dipastikan kembali ke kas daerah guna kepentingan pelayanan publik secara inklusif.
Di sisi lain, fakta serupa juga terjadi pada tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yayasan Majelis Taklim Sabilu Taubah tercatat sempat mengajukan berkas permohonan dana hibah dengan nilai yang jauh lebih besar, yakni mencapai Rp25 miliar, yang ditujukan langsung kepada Pemprov Jatim untuk alokasi tahun anggaran 2027.
Pengajuan hibah puluhan miliar ke tingkat provinsi tersebut memiliki peruntukan yang sama dengan proposal di kabupaten, yakni untuk menyokong pembiayaan pembangunan kawasan wisata religi serta fasilitas edukasi manasik haji terpadu di Markas Sabilu Taubah Blitar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, membenarkan adanya proposal pengajuan bantuan yang masuk dari pihak yayasan pimpinan Gus Iqdam tersebut. Menurutnya, secara regulasi, setiap elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan memang memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil keputusan tegas untuk menolak dan mencoret permohonan hibah sebesar Rp25 miliar tersebut. Pemprov Jatim menegaskan komitmennya untuk bersikap sangat selektif dan strategis dalam mengelola setiap rupiah dalam kas daerah agar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas.
“Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono.
Langkah penolakan dari Pemprov Jatim ini juga didasari oleh realitas ruang fiskal provinsi yang semakin menyempit. Menurunnya penerimaan kas daerah memaksa pemerintah provinsi untuk mengetatkan seleksi bantuan keuangan serta memprioritaskan program-program pembangunan yang memiliki daya dongkrak ekonomi dan dampak sosial yang terukur bagi warga Jawa Timur.
Dengan adanya penolakan resmi baik dari Pemkab Blitar maupun Pemprov Jawa Timur, maka dipastikan seluruh rencana pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji di Yayasan Sabilu Taubah melalui skema dana hibah pemerintah resmi terhenti untuk tahun anggaran 2027. Pihak pemerintah daerah mendorong agar pengelolaan anggaran daerah tetap berjalan transparan, akuntabel, dan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.
