Halorakyat.id — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi telah menerima dua aduan masyarakat yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Aduan tersebut secara spesifik menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai syarat pendidikan yang sempat dipersoalkan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Kedua laporan tersebut masuk ke meja DKPP pada pekan kedua bulan Oktober 2026.
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima aduan tersebut pada tanggal 8 Oktober dan 9 Oktober 2026. Laporan pertama diajukan oleh perwakilan Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), yakni Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil. Dalam aduan tersebut, para pelapor menargetkan Ketua serta lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai pihak yang diadukan terkait dugaan pelanggaran kode etik.
“Aduan pertama disampaikan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada 8 Oktober 2026 yang kami berikan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026,” ungkap Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
Sementara itu, aduan kedua yang tercatat dengan nomor tanda terima 039/01-08/SET-02/X/2026 disampaikan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan. Berbeda dengan laporan pertama, aduan kedua ini melibatkan cakupan pihak terlapor yang lebih luas, yakni 11 penyelenggara pemilu yang terdiri dari enam pimpinan KPU RI serta lima pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Pihak pelapor dalam kasus ini diketahui telah memberikan kuasa kepada sejumlah advokat untuk mengawal proses hukum tersebut.
Menanggapi laporan yang masuk, Raka Sandi menegaskan bahwa DKPP sangat menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Ia memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan diproses secara transparan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Pihak DKPP kini tengah berfokus pada tahap verifikasi administrasi untuk memastikan kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh regulasi.
Proses verifikasi administrasi sendiri bertujuan untuk meninjau apakah berkas pengaduan telah memenuhi syarat formal yang ditetapkan dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang telah diperbarui dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022. Apabila dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat, DKPP akan memberikan waktu maksimal tujuh hari kerja kepada pihak pengadu untuk melakukan perbaikan. Jika dalam batas waktu tersebut pelapor tidak melengkapi dokumen, maka aduan tersebut otomatis dinyatakan gugur.
Setelah tahap verifikasi administrasi rampung dan dinyatakan memenuhi syarat, proses akan berlanjut ke tahap verifikasi materiel. Pada fase ini, DKPP akan memeriksa alat bukti serta relevansi aduan dengan pokok perkara untuk menentukan apakah kasus tersebut layak disidangkan di persidangan kode etik. Raka Sandi menjelaskan bahwa ketelitian dalam setiap tahapan ini sangat krusial guna menjaga integritas proses hukum pemilu.
Pihak DKPP menyadari adanya perhatian besar dari publik terhadap kasus ini. Raka Sandi menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami setiap poin aduan dengan saksama tanpa mengabaikan batasan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Harapannya, masyarakat dapat bersabar menunggu proses verifikasi berjalan, mengingat setiap tahapan memiliki mekanisme hukum yang harus ditaati demi tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu.
