Halorakyat.id — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dijadwalkan mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 senilai Rp 900 ribu secara sekaligus pada periode November hingga Desember 2026 mendatang. Penyaluran dana bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan tersebut ditujukan bagi para pekerja atau buruh yang memenuhi kualifikasi, serta akan ditransfer melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa langkah strategis penyaluran BSU ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok pekerja atau buruh. Kebijakan ini juga dirancang untuk menopang ketahanan ekonomi nasional serta memastikan aktivitas perekonomian tetap berjalan secara berkesinambungan.
“Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Kepastian mengenai kriteria dan besaran dana BSU ini tertuang resmi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang menjadi payung hukum utama teknis penyaluran subsidi gaji bagi para pekerja di seluruh Indonesia.
Berdasarkan ketentuan dalam permenaker terbaru tersebut, calon penerima BSU wajib berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya sampai bulan Agustus 2026 serta mengantongi gaji atau upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau setara nilai UMP/UMK setempat.
Data upah yang dijadikan pijakan penetapan penerima adalah besaran gaji terakhir yang secara resmi dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Adapun komponen gaji yang dihitung secara rinci meliputi gabungan upah pokok dan seluruh tunjangan tetap yang menjadi hak bulanan pekerja.
Bagi pekerja yang menggantungkan mata pencaharian di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih besar dari Rp 3,5 juta, batas maksimal gaji penerima akan disesuaikan secara khusus. Penyesuaian tersebut mengikuti besaran UMK daerah setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Mekanisme pembulatan serupa juga diterapkan bagi daerah yang menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) karena tidak menetapkan UMK.
Regulasi ini juga secara tegas menetapkan batasan pihak yang berhak menerima manfaat. Penyaluran bantuan subsidi upah dipastikan tidak berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“BSU 2026 akan diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk selama 3 bulan dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 900 ribu,” imbau Menaker Yassierli.
Proses penyaluran bantuan akan terus dipantau oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar tepat sasaran sesuai kriteria data terverifikasi. Kehadiran program subsidi ini diharapkan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para buruh dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga menjelang akhir tahun.
