Halorakyat.id — Majelis Ulama Indonesia Pusat mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai tindakan penggerebekan yang terjadi di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sikap resmi tersebut diambil menyusul adanya laporan mengenai dugaan tindakan penegakan hukum yang dinilai tidak proporsional di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
Pernyataan resmi ini dikeluarkan oleh Bidang Pesantren dan Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia Pusat melalui dokumen bertajuk Menjaga Martabat Santri dan Marwah Pesantren dalam Penegakan Hukum. Dokumen tertanggal 30 Oktober 2026 tersebut ditandatangani secara kolektif oleh Ketua MUI Bidang Pesantren KH Ahmad Fahrur Rozi, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Pesantren KH Choirul Sholeh Rasyid, Ketua Komisi Pesantren MUI KH Basnang Said, serta Sekretaris Komisi Pesantren MUI Muhammad Iqbal.
“Bidang Pesantren bersama Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia Pusat menyampaikan keprihatinan atas peristiwa penggerebekan dan proses penegakan hukum di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah,” ujar Ketua MUI Bidang Pesantren KH Ahmad Fahrur Rozi dalam keterangan resminya.
Langkah tegas Majelis Ulama Indonesia ini dipicu oleh terbitnya surat edaran resmi dari pihak pengelola Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an tertanggal 29 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, pengurus pesantren membeberkan kronologi penindakan oleh aparat kepolisian yang diduga berlebihan, termasuk adanya indikasi tindakan intimidasi terhadap para santriwati serta penyitaan sejumlah barang milik pribadi santri dan barang inventaris lembaga.
Menanggapi laporan kronologi tersebut, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana memang wajib diproses hukum secara tegas sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan harus tetap mematuhi prinsip profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan tinggi terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan, terlebih ketika berhadapan dengan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
“Penegakan hukum dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan harus berjalan beriringan. Pesantren adalah mitra negara dalam mendidik generasi bangsa, sehingga keamanan, kehormatan, dan keberlangsungan pendidikannya merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegas kepengurusan MUI dalam dokumen pernyataan sikapnya.
Dalam dokumen tersebut, Majelis Ulama Indonesia merinci lima poin utama dalam pernyataan sikapnya. Pada poin pertama, kepolisian diminta memberikan penjelasan transparan terkait kronologi, landasan hukum, hingga prosedur yang digunakan saat menjalankan tindakan penggerebekan, pemeriksaan, dan penyitaan barang di area pesantren.
Pada poin kedua, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri didesak untuk segera melakukan pemeriksaan internal secara objektif. Langkah pemeriksaan ini dinilai sangat krusial guna mengusut secara tuntas ada atau tidaknya dugaan pelanggaran prosedur operasional serta tindakan tidak proporsional yang dilakukan oleh aparat di lapangan.
Selanjutnya pada poin ketiga, perlindungan terhadap para santri, khususnya santriwati dan anak-anak di bawah umur, harus menjadi perhatian utama seluruh pihak. Majelis Ulama Indonesia menekankan pentingnya menjamin lingkungan yang bebas dari intimidasi serta memberikan pendampingan psikologis maupun hukum apabila diperlukan.
Poin keempat menegaskan agar penyelesaian persoalan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan berbasis bukti hukum yang sah. Aparat penegak hukum diimbau untuk tidak melakukan generalisasi yang berpotensi merugikan nama baik maupun keberlangsungan aktivitas pendidikan di pesantren tersebut.
Sementara pada poin kelima, Kementerian Agama beserta instansi pemerintah terkait didorong untuk turut memberikan perhatian serta pendampingan secara langsung. Kehadiran Kementerian Agama dinilai penting demi memastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan kondusif dan seluruh hak-hak dasar santri dapat terjamin dengan baik di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
