Halorakyat.id — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memberikan klarifikasi resmi terkait kabar mengenai petugas pajak yang mendatangi warung tegal (warteg). Pernyataan tersebut disampaikan Maman dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Rabu, 4 November 2026, guna menanggapi keresahan pelaku usaha mikro di tanah air.
Maman menegaskan bahwa kedatangan petugas pajak ke warung-warung kecil kemungkinan besar merupakan bentuk kesalahan administrasi. Menurutnya, tindakan tersebut tidak sejalan dengan realitas jutaan usaha mikro yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang secara aturan memang tidak menjadi objek pajak karena skala pendapatannya yang terbatas.
“Itu ada kok, kok tiba-tiba warteg didatangi petugas pajak gitu ya? Misalnya ya ada warung-warung kecil. Ada jutaan warung-warung kecil di tanah air kita. Apakah jutaan warung-warung itu didatangi petugas pajak? Enggak kan,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Lebih lanjut, Maman menjelaskan bahwa pemerintah memiliki regulasi yang jelas terkait pembebasan pajak bagi pelaku usaha skala mikro. Sesuai dengan aturan yang berlaku, setiap unit usaha yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp 500 juta, atau rata-rata kurang lebih Rp 40 juta per bulan, tidak dikenakan kewajiban membayar pajak.
Kebijakan ini ditegaskan berlaku secara merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Maman mencontohkan beberapa profesi dan sektor usaha kecil lainnya, seperti tukang pijat maupun usaha pangkas rambut, yang pendapatannya umumnya berada di bawah ambang batas tersebut sehingga tidak masuk dalam kategori wajib pajak.
Ia pun meminta masyarakat agar tidak salah menafsirkan peristiwa tersebut sebagai bentuk kebijakan baru pemerintah untuk memajaki usaha kecil. Maman meyakini bahwa kejadian di lapangan tersebut hanyalah sebuah kekeliruan administratif yang tidak mencerminkan kebijakan perpajakan nasional secara menyeluruh.
Dalam kesempatan tersebut, Maman kembali menekankan komitmen kementeriannya untuk terus melindungi para pelaku usaha mikro dari tekanan administratif yang tidak semestinya. Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran berlebih di kalangan pemilik warteg maupun pelaku usaha kecil lainnya mengenai kewajiban pajak yang sebenarnya tidak dibebankan kepada mereka.
Pemerintah berencana untuk terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan aturan mengenai batasan omzet ini dipahami dengan baik oleh seluruh petugas di lapangan. Langkah preventif ini dinilai krusial agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman serupa yang dapat mengganggu operasional para pelaku usaha kecil di tanah air.
