Halorakyat.id — Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat secara resmi telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk meminta agar wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, segera dikeluarkan dari peta pertambangan nasional. Langkah tegas ini diambil guna melindungi keberadaan badak jawa beserta ekosistem konservasi laut yang ada di kawasan ujung barat Pulau Jawa tersebut.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Permintaan pencabutan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang berisi usulan evaluasi menyeluruh terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang penetapan Wilayah Usaha Pertambangan. Jumhur menyampaikan hal tersebut secara langsung di hadapan publik saat menghadiri peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, pada Kamis.

Kementerian Lingkungan Hidup menilai langkah evaluasi dan peninjauan ulang penetapan wilayah tambang ini sangat mendesak demi menjaga kelangsungan hidup populasi badak jawa. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon saat ini menjadi satu-satunya habitat alami tersisa bagi spesies yang kini terancam punah dengan populasi diperkirakan kurang dari 50 ekor.

Dalam pandangan Kementerian Lingkungan Hidup, pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Indonesia harus selalu berjalan selaras dengan prinsip perlindungan keanekaragaman hayati. Perlindungan terhadap kawasan konservasi tidak boleh ditawar hanya demi kepentingan ekspansi sektor pertambangan yang berisiko merusak lingkungan.

blockquote>“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” kata Jumhur Hidayat.

Jumhur menekankan bahwa skema perlindungan terhadap ekosistem sensitif harus diintegrasikan sejak tahap awal perencanaan kawasan. Pihaknya tidak menginginkan adanya aktivitas teknis lanjutan di lapangan, termasuk kegiatan survei awal pertambangan, yang berpotensi mengganggu ketenangan serta kelestarian habitat alami badak jawa.

Spesies badak jawa yang memiliki nama latin Rhinoceros sondaicus tergolong dalam kategori spesies berstatus kritis atau critically endangered menurut daftar konservasi internasional. Kelangsungan hidup satwa endemik ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang spesifik, tenang, serta bebas dari dampak pencemaran maupun gangguan aktivitas industri berskala besar.

Potensi aktivitas pertambangan di wilayah perairan sekitar kawasan konservasi dinilai dapat memberikan tekanan ekologis yang fatal terhadap ekosistem pesisir dan laut. Ancaman tersebut meliputi peningkatan kebisingan suara kapal pertambangan, getaran mekanis, sedimentasi lumpur, risiko pencemaran bahan kimia, hingga perubahan kualitas air laut yang mendasar.

Meskipun catatan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan belum ada kegiatan operasional pertambangan secara fisik di lokasi wilayah usaha pertambangan tersebut, kewaspadaan dini tetap harus diterapkan. Hingga saat ini, pengukuran dampak langsung terhadap keberadaan populasi badak jawa memang belum dilakukan secara komprehensif.

Sikap tegas ditunjukkan oleh pemerintah terkait potensi masuknya korporasi pertambangan di kawasan sensitif tersebut. Apabila izin operasional dikeluarkan kepada pihak swasta maupun badan usaha milik negara, Kementerian Lingkungan Hidup memastikan tidak akan pernah menerbitkan izin lingkungan sebagai syarat utama kegiatan operasional.

blockquote>“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegas Jumhur.

Sebagai bentuk tindakan preventif, Menteri Lingkungan Hidup juga meminta agar seluruh proses tindak lanjut pemanfaatan wilayah yang dipersoalkan dibekukan untuk sementara waktu. Pembekuan aktivitas tersebut berlaku selama proses evaluasi teknis serta verifikasi lapangan berlangsung hingga diperoleh kepastian hukum dan ekologis yang jelas.

Kementerian Lingkungan Hidup mendorong dilakukannya verifikasi spasial dan verifikasi ekologis secara bersama-sama dengan melibatkan kementerian serta lembaga pemerintah terkait. Proses pencocokan data ini menjadi krusial untuk memastikan tidak ada tumpang tindih antara wilayah kerja pertambangan dengan kawasan lindung.

Pelaksanaan verifikasi spasial dilakukan dengan mencocokkan koordinat Wilayah Usaha Pertambangan secara presisi terhadap batas resmi Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta tata ruang darat dan laut yang berlaku secara nasional.

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan oleh Kementerian ESDM sebenarnya tidak serta-merta memberikan izin langsung bagi pemegang hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di lapangan. Setiap tahapan kegiatan pertambangan tetap wajib tunduk pada pemenuhan aspek kesesuaian tata ruang, aturan kawasan konservasi, serta kelayakan persetujuan lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis spasial dalam kerangka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, mayoritas wilayah Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan yang diprioritaskan untuk dilindungi secara ketat. Sebanyak 99,86 persen atau sekitar 61.023,12 hektare dari total luas kawasan analisis sebesar 61.107,95 hektare telah diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.

Guna memastikan perlindungan kawasan secara menyeluruh, Kementerian Lingkungan Hidup berjanji akan terus menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah setempat.

Langkah kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan wilayah konservasi laut dan darat dari ancaman kerusakan lingkungan. Integrasi antara kebijakan ekonomi dan pelestarian alam menjadi fokus utama pemerintah dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya untuk mengawal agar agenda perlindungan ekosistem menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kebijakan pemanfaatan sumber daya alam nasional, mulai dari perencanaan awal, analisis dampak lingkungan, pengawasan berkala, hingga penegakan hukum secara tegas demi menjaga warisan hayati Indonesia.