Halorakyat.id — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai usulan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin agar Indonesia memiliki tiga wakil presiden (wapres) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut disampaikan Doli menanggapi wacana pembagian kepemimpinan wapres berdasarkan wilayah geografis Indonesia.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Menurut Doli, gagasan untuk menambah jumlah wakil presiden tidak memiliki landasan hukum yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain bertentangan dengan konstitusi, usulan tersebut dianggap bertentangan dengan teori serta logika ketatanegaraan modern yang terus berkembang menuju demokrasi substansial.

“Tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan teori, dan tidak sesuai dengan logika ketatanegaraan yang bergerak maju dan modern, serta pengembangan demokrasi substansial,” tegas Ahmad Doli Kurnia.

Politikus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengingatkan pentingnya pemahaman mendasar mengenai perbedaan antara konsep negara dan lembaga negara. Menurut Doli, kedua hal tersebut memiliki kedudukan, wewenang, dan fungsi yang sangat berbeda dalam struktur tata negara sehingga tidak dapat disamakan.

Doli menduga wacana penambahan wakil presiden muncul karena adanya kecenderungan menyamakan mekanisme kepemimpinan internal lembaga dengan kepemimpinan eksekutif negara. Ia menyinggung model kepemimpinan di DPD RI yang dipilih dalam satu paket pimpinan, yang menurutnya berbeda jauh dengan tata kelola kepemimpinan nasional di tingkat eksekutif.

Secara tegas, aturan mendasar mengenai jumlah wakil presiden di Indonesia telah diatur secara rinci dalam UUD 1945. Pada Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan secara eksplisit bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Ketentuan ini bersifat final dan menjadi pedoman utama dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan usulan agar Indonesia memiliki tiga orang wakil presiden. Sultan mengusulkan agar ketiga wakil presiden tersebut nantinya dapat berkantor secara khusus di tiga wilayah utama Indonesia, yaitu bagian barat, tengah, dan timur.

Dalam penjelasannya, Sultan menyebutkan bahwa ketiga wakil presiden tersebut idealnya ditempatkan di kawasan Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Penempatan fisik kantor wakil presiden di daerah dinilai Sultan relevan untuk menjawab tantangan geografis dan sosiologis Indonesia yang sangat luas serta beragam.

Sultan berargumen bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik, kebutuhan, serta tantangan pembangunan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia menilai desain kepemimpinan nasional perlu mempertimbangkan aspek kewilayahan guna menciptakan keadilan politik dan efektivitas jangkauan pemerintahan.

Meskipun demikian, penegasan dari Komisi II DPR RI menunjukkan bahwa setiap perubahan struktur kepemimpinan eksekutif tertinggi negara harus tunduk pada ketentuan hukum tertinggi. Tanpa adanya amandemen terhadap UUD 1945, wacana penambahan jumlah wakil presiden dipastikan tidak memiliki pijakan hukum yang dapat diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.