Halorakyat.id — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan klarifikasi terkait keberadaan ratusan kendaraan operasional milik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang terparkir di lahan milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan armada tersebut sebelumnya sempat memicu perhatian publik setelah terpantau memenuhi area lahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tersebut.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pramono menegaskan bahwa pemanfaatan lahan tersebut tidak didasari oleh adanya perjanjian kerja sama resmi antara pihak pemerintah provinsi maupun BUMD dengan koperasi terkait. Menurutnya, keberadaan armada truk tersebut di lokasi tersebut hanya bersifat sementara untuk keperluan parkir semata. Penegasan ini disampaikan guna menepis isu mengenai adanya kemitraan permanen atau kesepakatan tertutup yang mungkin terjadi dalam pengelolaan lahan strategis tersebut.

“Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa hal itu bersifat sementara, sebenarnya tidak ada kerja sama. Tapi itu dilakukan parkir, tidak ada kerja sama,” tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Dalam arahannya, mantan Sekretaris Kabinet tersebut meminta jajaran dinas terkait dan pengelola BUMD untuk memastikan seluruh proses penggunaan aset daerah dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia secara khusus mewanti-wanti agar tidak ada lagi kesepakatan tertutup yang dilakukan antara pihak pengelola lahan dengan pihak Kopdes Merah Putih yang selama ini menggunakan area tersebut sebagai tempat penampungan armada sebelum didistribusikan ke berbagai wilayah.

Langkah evaluasi menjadi poin penting yang ditekankan oleh orang nomor satu di Jakarta tersebut. Pramono meminta agar keberadaan ratusan unit kendaraan operasional di kawasan Nusa Kirana, Rorotan, tersebut segera ditinjau ulang oleh pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar penggunaan aset milik negara tidak menimbulkan spekulasi negatif atau penyalahgunaan fungsi lahan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan pembangunan daerah.

Sebelumnya, keberadaan ratusan kendaraan operasional Koperasi Merah Putih di Rorotan sempat terpantau pada Senin (16/11) lalu. Armada-armada tersebut tampak menempati lahan luas di kawasan tersebut sebagai titik transit sebelum nantinya disalurkan ke sejumlah daerah tujuan. Dengan adanya klarifikasi dari gubernur, diharapkan tidak ada lagi kesimpangsiuran informasi terkait status penggunaan lahan milik BUMD tersebut bagi pihak swasta maupun koperasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menertibkan penggunaan seluruh aset daerah agar tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku. Ke depan, setiap penggunaan lahan BUMD akan diawasi secara lebih ketat guna menghindari potensi konflik kepentingan maupun pemanfaatan lahan yang tidak memiliki dasar hukum kerja sama yang jelas dan transparan bagi publik.