Halorakyat.id — Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan secara terbuka bahwa dirinya menjadi salah satu korban dalam kasus penyadapan ilegal yang saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Pengakuan tersebut disampaikan Fadli melalui akun media sosial X miliknya pada Sabtu, 21 November 2026, setelah dirinya menjalani serangkaian pemeriksaan sebagai saksi korban.
Dalam keterangannya, Fadli menjelaskan bahwa nomor telepon seluler miliknya telah menjadi sasaran penyadapan selama lima tahun terakhir, yakni sejak 2021 hingga 2026. Praktik penyadapan tersebut diduga dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Fenomena ini menambah daftar panjang temuan penyadapan ilegal yang kini sedang diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.
“Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Fadli menuturkan bahwa ia telah memenuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali dalam beberapa hari terakhir. Kedatangannya ke kantor polisi bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan keterangan lebih mendalam terkait aktivitas penyadapan yang menyasar dirinya. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah memproses kasus ini secara serius dengan mengusut aktor-aktor di balik tindakan tersebut.
Kasus penyadapan ilegal ini melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Hingga saat ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Sebagian besar tersangka telah ditahan di tempat khusus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, kecuali Irjen Slamet Uliandi yang masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan ini juga disinyalir menyasar Presiden Prabowo dan telah berlangsung sejak tahun 2025. Sebagai langkah tegas, Presiden Prabowo sebelumnya telah memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026. Penyelidikan internal Polri pun terus bergulir, termasuk melalui mekanisme sidang etik terhadap para tersangka yang terlibat.
Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah memutuskan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso melalui sidang etik yang digelar sepanjang November 2026. Proses hukum yang sedang berlangsung ini menjadi perhatian publik luas mengingat keterlibatan para petinggi kepolisian dalam skandal penyadapan yang dinilai melanggar hak privasi dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.


