Halorakyat.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai melakukan pendataan terhadap sejumlah perusahaan pertambangan yang beroperasi di tanah air. Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar minimal 70 persen dari hasil pertambangan di Indonesia dapat dinikmati oleh negara demi kesejahteraan rakyat.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa proses pendataan tersebut akan dilaksanakan secara komprehensif oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Pendataan ini dilakukan untuk memetakan perusahaan mana saja yang menjadi prioritas pengawasan dalam menjalankan operasional tambang di lapangan.
“Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” ujar Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.
Menurut Suyudi, fokus utama Polri dalam penugasan ini adalah menertibkan praktik pertambangan ilegal yang selama ini merugikan keuangan negara. Pihaknya berkomitmen untuk berada di garda terdepan dalam memastikan setiap kegiatan pertambangan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak merusak tatanan ekonomi nasional yang sedang dibangun oleh pemerintah.
Di sisi lain, Polri tetap memberikan jaminan perlindungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan secara legal. Pengawalan ini bertujuan untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, sehingga modal yang masuk ke Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kepentingan negara.
Instruksi Presiden Prabowo sendiri disampaikan saat menghadiri Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa semua izin usaha pertambangan (IUP) harus segera disesuaikan agar mayoritas keuntungan pengelolaan sumber daya alam kembali ke tangan bangsa Indonesia.
Presiden bahkan memberikan sinyal bahwa pemerintah dapat mengambil alih saham perusahaan tambang jika diperlukan untuk memastikan kedaulatan atas sumber daya alam. Pemerintah tetap membuka pintu bagi investor yang ingin menanamkan modal, namun setelah modal investasi tersebut kembali, maka mayoritas keuntungan harus dinikmati oleh negara.
Langkah pengawasan ini dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Dengan adanya kolaborasi antara institusi kepolisian dan kementerian terkait, diharapkan tata kelola pertambangan di Indonesia menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum di sektor pertambangan, terutama yang tidak memiliki izin resmi, akan ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mengelola kekayaan alam agar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat di masa depan.


