Halorakyat.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa perbandingan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 dengan Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi harus dilakukan secara seimbang atau apple to apple. Pernyataan tersebut disampaikan guna merespons kritik keras dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menilai UMP Jakarta lebih rendah dibandingkan UMK Bekasi.
Pramono menjelaskan bahwa penetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan merupakan hasil kesepakatan bersama melalui mekanisme forum tripartit. Forum pembahasan pengupahan ini melibatkan unsur pengusaha, perwakilan serikat buruh, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertindak sebagai fasilitator resmi dalam mengawal jalannya perundingan.
blockquote>“Untuk upah minimum atau UMP, itu merupakan keputusan bersama antara tripartit, yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah DKI Jakarta sebagai fasilitator,” kata Pramono saat memberikan keterangan kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Menurut Pramono, proses pembahasan dan penetapan nilai upah minimum di DKI Jakarta tersebut tidak berlangsung dengan mudah karena harus mengakomodasi berbagai kepentingan dari unsur pekerja maupun pengusaha. Kendati penuh dinamika, seluruh pihak yang terlibat pada akhirnya berhasil mencapai kesepakatan akhir mengenai besaran kenaikan UMP tersebut.
Kenaikan UMP DKI Jakarta 2027 tercatat cukup signifikan, yakni sebesar 7,1 persen atau mengalami peningkatan senilai Rp407.065 jika dibandingkan dengan besaran UMP pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjalankan keputusan yang telah ditetapkan bersama forum tripartit tersebut sesuai aturan yang berlaku.
Terkait perbandingan dengan daerah lain, Pramono menyoroti pentingnya melihat klasifikasi dan hierarki tingkatan regulasi pengupahan daerah secara cermat. Menurutnya, UMP merupakan acuan standar upah minimum pada tingkat provinsi, sehingga pembandingannya harus diselaraskan secara nasional antarwilayah berstatus provinsi, bukan membandingkan tingkat provinsi dengan kota atau kabupaten secara langsung.
Ia menambahkan, apabila dibandingkan secara nasional terhadap seluruh provinsi di Indonesia, angka UMP DKI Jakarta berada pada posisi tertinggi dan berada jauh di atas provinsi-provinsi lainnya. Oleh karena itu, penetapan UMP DKI Jakarta 2027 dinilainya sudah cukup baik dan realistis bagi iklim ketenagakerjaan di ibu kota.
blockquote>“Dan Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple to apple, Jakarta jauh di atas semuanya. Sehingga dengan demikian keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik,” ujar Pramono.
Di sisi lain, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan keberatan mendalam atas angka UMP DKI Jakarta 2027 yang diputuskan sebesar Rp6,13 juta per bulan tersebut. Said Iqbal berpandangan bahwa jumlah tersebut belum mencukupi untuk memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi para buruh yang bekerja dan tinggal di kawasan Jakarta.
Said Iqbal membandingkan besaran UMP Jakarta dengan UMK Bekasi yang menyentuh angka Rp6,3 juta per bulan. Menurutnya, kondisi tersebut dinilai tidak ideal mengingat sektor industri dan ketenagakerjaan di Jakarta didominasi oleh perkantoran dan perbankan, sementara wilayah Bekasi didominasi oleh sektor manufaktur pabrik.
Atas pertimbangan tersebut, pihak serikat buruh dan Partai Buruh secara resmi mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan revisi terhadap keputusan UMP DKI Jakarta 2027. Mereka mengusulkan agar besaran UMP Jakarta direvisi dan dinaikkan menjadi Rp6.210.000 per bulan.
Usulan angka revisi sebesar Rp6,21 juta tersebut dihitung oleh Dewan Pengupahan dari unsur buruh dengan menerapkan formula khusus. Formula perhitungan itu menggabungkan tingkat inflasi DKI Jakarta sebesar 3,01 persen ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen, yang kemudian dikalikan dengan indeks tertentu bernilai 1,0.
Said Iqbal juga mengritik penggunaan indeks tertentu sebesar 0,77 yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan UMP 2027. Ia membandingkan penggunaan indeks tersebut dengan wilayah Bekasi yang mampu mencapai angka penetapan UMK hingga Rp6.350.000 apabila mengacu pada indeks tertentu maksimum sebesar 1,0.
Sebagai langkah antisipasi apabila permohonan revisi tersebut tidak direspon oleh pemerintah daerah, KSPI DKI Jakarta telah menyiapkan serangkaian tahapan hukum dan penolakan secara bertahap. Langkah awal akan dimulai dari penyampaian permohonan keberatan secara tertulis yang ditujukan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta.
Jika jalur keberatan administratif tersebut tidak membuah hasil, kelompok buruh menyatakan siap mendaftarkan gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah hukum ini ditempuh untuk menguji keabsahan serta pertimbangan hukum di balik penetapan Surat Keputusan Gubernur mengenai UMP DKI Jakarta 2027.
Selain menempuh jalur hukum, serikat pekerja juga berencana menggalang kampanye publik dan menggelar gelombang aksi unjuk rasa lanjutan di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk memanggil Gubernur guna menggelar rapat dengar pendapat terkait kebijakan penetapan pengupahan di ibu kota.


