Halorakyat.id — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengklarifikasi wacana mengenai pemindahan atau translokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke lokasi lain, seperti Taman Nasional Alas Purwo. Ia menegaskan bahwa gagasan pencarian habitat kedua tersebut bukanlah ide dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, melainkan hasil kajian ilmiah yang sudah dipertimbangkan sejak lama oleh para ahli.
Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai kurang tepat di tengah masyarakat. Menurut Raja Juli, wacana untuk memindahkan sebagian populasi satwa langka tersebut ke lokasi alternatif telah menjadi bahan studi mendalam para peneliti lingkungan serta pemangku kepentingan sejak dekade 1980-an hingga dilanjutkan kembali pada tahun 2015.
“Ada informasi yang juga misleading ya, bahwa seolah-olah ide untuk memindahkan atau translokasi badak Jawa yang ada di Ujung Kulon ke Alas Purwo itu seolah-olah idenya Pak Hasyim. Bukan. Ini adalah studi yang sudah lama dilakukan, tahun 1980, 2015,” jelas Raja Juli Antoni.
Lebih lanjut, Raja Juli menjelaskan bahwa pertimbangan utama untuk menghadirkan habitat kedua atau second wild population dilandasi oleh kekhawatiran para ilmuwan terhadap berbagai ancaman bencana alam maupun faktor biologis yang mengintai populasi tunggal badak Jawa di kawasan Ujung Kulon.
Potensi ancaman tersebut mencakup aktivitas vulkanologi dari gunung berapi di sekitarnya, bahaya tsunami, hingga risiko penyebaran wabah penyakit menular yang dapat melumpuhkan seluruh populasi satwa dalam waktu singkat. Selain ancaman bencana eksternal, keterbatasan daya tampung kawasan juga memicu persoalan kelebihan populasi serta tingginya risiko perkawinan sedarah atau inbreeding.
Raja Juli menegaskan bahwa rencana pencarian habitat baru tersebut tidak berarti pemerintah bakal memindahkan seluruh keberadaan badak Jawa dari kawasan pesisir Banten tersebut. Jika nantinya kebijakan translokasi benar-benar direalisasikan, pemerintah hanya akan memindahkan sebagian kecil populasi ke wilayah baru yang dinilai sangat representatif.
Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dipastikan akan tetap dipertahankan sebagai habitat utama dan benteng pertahanan primer bagi kelestarian badak Jawa. Sejajar dengan wacana kajian habitat alternatif, pemerintah juga terus berkomitmen meningkatkan kualitas ekosistem hutan serta memperketat sistem pengamanan di dalam kawasan Ujung Kulon dari segala ancaman perburuan liar.
Pemilihan lokasi definitif untuk habitat kedua tersebut saat ini masih berada dalam tahap pengkajian intensif. Beberapa opsi kawasan pelestarian alam yang masuk dalam radar pemetaan para peneliti di antaranya adalah Taman Nasional Alas Purwo dan Taman Nasional Baluran, di samping beberapa kawasan taman nasional lainnya di Pulau Jawa.
Menteri Kehutanan menekankan bahwa seluruh tahapan pengambilan keputusan mengenai penetapan lokasi maupun mekanisme pemindahan badak Jawa tidak akan pernah dilakukan secara sepihak. Pemerintah berjanji akan selalu berpijak pada dasar serta rekomendasi ilmiah yang dirumuskan oleh para pakar dan ilmuwan konservasi.
Isu pemindahan populasi badak Jawa ini sebelumnya mengemuka dan menarik perhatian publik setelah dipaparkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) yang berlangsung di Antalya, Türkiye.
Dalam forum internasional tersebut, Hashim memaparkan keberadaan Gunung Anak Krakatau sebagai salah satu faktor pertimbangan krusial pemerintah untuk menyiapkan lokasi habitat cadangan demi menjamin kelangsungan hidup populasi badak Jawa dari ancaman kepunahan total.
“Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo,” kata Hashim Djojohadikusumo.
Guna mendukung rencana pemindahan serta pembangunan habitat baru yang aman bagi badak Jawa, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi bagi keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga donor internasional yang menaruh perhatian pada isu pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Kebutuhan pendanaan untuk penyediaan fasilitas dan pengelolaan habitat baru tersebut rencananya akan ditawarkan melalui mekanisme pembiayaan hutan berkelanjutan. Salah satu opsi skema yang dilirik adalah forest financing di dalam kerangka Tropical Forest Forever Facility (TFFF).
Melalui skema pembiayaan tersebut, pihak luar atau organisasi internasional yang berminat diharapkan dapat berpartisipasi menanggung biaya pendirian dan penyiapan ekosistem cadangan di Alas Purwo maupun kawasan lain yang terpilih, sehingga skenario penyelamatan spesies langka ini dapat berjalan secara optimal tanpa membebankan anggaran negara secara berlebihan.


