Halorakyat.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini tengah merampungkan aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 mengenai Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi baru ini secara spesifik akan mengatur pedoman tarif layanan ojek online (ojol) yang dikhususkan untuk pengantaran barang dan makanan di seluruh wilayah operasional Indonesia. Langkah ini diambil pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi.
Dalam proses penyusunan formula tarif tersebut, pemerintah menekankan empat aspek utama yang menjadi fokus perhatian utama. Aspek pertama adalah upaya peningkatan penghasilan bagi pengemudi ojek online, sementara aspek kedua berkaitan dengan pemberian perlindungan memadai terhadap risiko kerja yang dihadapi pengemudi. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk tetap menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen serta memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan penyedia layanan atau platform tetap terjaga dalam jangka panjang.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan serangkaian diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan. Dialog tersebut melibatkan perwakilan pengemudi ojek online, asosiasi perusahaan platform, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna menyamakan persepsi mengenai formula tarif yang paling ideal bagi semua pihak.
“Yang pasti, kita ingin pengemudi, platform, maupun konsumen mendapatkan harga yang adil dan semuanya bisa tumbuh dengan baik. Jangan sampai kemudian kita memenangkan satu sisi, tetapi pada akhirnya harganya terlalu mahal sehingga konsumen mengeluh,” ujar Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria.
Nezar menambahkan bahwa kenaikan harga yang terlalu ekstrem dapat berdampak buruk pada jumlah pesanan dari konsumen. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru akan menekan pendapatan pengemudi secara keseluruhan karena berkurangnya volume transaksi di lapangan. Sebaliknya, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan operasional platform dalam membiayai layanan agar ekosistem transportasi digital tidak terganggu akibat kebijakan harga yang tidak realistis.
Perbedaan mendasar dalam aturan ini terletak pada pemisahan antara layanan penumpang dan layanan pengantaran barang atau makanan. Menurut pemerintah, pengantaran barang dan makanan memiliki karakteristik risiko serta komponen biaya yang berbeda dibandingkan dengan mengantar penumpang. Faktor variasi berat barang dan bentuk pengantaran menjadi pertimbangan krusial dalam menyusun formula yang tidak akan serta-merta mengikuti pola tarif batas atas dan batas bawah seperti pada layanan transportasi orang.
Saat ini, Komdigi sedang melakukan pendalaman menyeluruh terhadap berbagai komponen pembentukan tarif, mulai dari struktur biaya transportasi hingga pola layanan dan algoritma harga yang digunakan masing-masing platform. Formula yang dihasilkan nanti akan berfungsi sebagai pedoman teknis bagi perusahaan dalam menentukan tarif layanan mereka. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan penentuan harga secara langsung oleh pemerintah, melainkan penyusunan koridor harga yang adil agar pasar tetap kompetitif dan berkelanjutan bagi pengemudi, perusahaan, serta pengguna layanan di masyarakat.
