Halorakyat.id — Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, telah menjalani pemeriksaan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana siap pakai (DSP) untuk kegiatan kebencanaan. Proses pemeriksaan tersebut berlangsung pada pekan lalu, tepatnya hari Kamis, sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan bersinergi bersama aparat penegak hukum dari lingkungan TNI.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mendalami mekanisme pengelolaan dana darurat tersebut. Sinergi antara KPK dan Puspom TNI ini dilakukan mengingat keterlibatan sejumlah oknum dari unsur militer dalam perkara yang merugikan keuangan negara tersebut. Koordinasi intensif antara kedua lembaga ini dipastikan akan terus berlanjut hingga seluruh keterangan yang diperlukan penyidik terpenuhi.
“Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Dalam proses pemeriksaan tersebut, penyidik tidak hanya memanggil Suharyanto seorang diri. Turut diperiksa pula sejumlah pihak internal BNPB, termasuk seorang deputi yang masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif serta seorang koordinator keprotokolan (Korsespim). Pemeriksaan kolektif ini bertujuan untuk memetakan secara utuh alur birokrasi dan kebijakan penunjukan langsung penyedia barang dan jasa yang diduga menjadi celah tindak pidana korupsi.
Penyidik mendalami secara mendetail mengenai proses dan mekanisme pengadaan barang serta jasa yang dilakukan BNPB selama kurun waktu 2024 hingga 2026. Fokus utama penyidikan diarahkan pada dugaan benturan kepentingan dalam penunjukan vendor-vendor tertentu untuk mengerjakan proyek-proyek kebencanaan. KPK menduga adanya praktik kickback atau pemberian imbalan yang menyertai penunjukan langsung tersebut, yang mengindikasikan adanya persekongkolan dalam pengelolaan anggaran negara.
Kasus ini sendiri telah menyeret sejumlah nama ke dalam daftar tersangka, baik dari unsur swasta maupun internal BNPB. Salah satu sosok yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Bima Setiawan, yang merupakan tenaga ahli sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB tersebut. Bima diduga kuat terlibat dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa dengan mengarahkan proyek kepada vendor-vendor yang berafiliasi dengannya, sehingga memicu konflik kepentingan yang signifikan dalam operasional BNPB saat itu.
Penyidikan kasus ini dibagi ke dalam dua klaster besar. Klaster pertama difokuskan pada dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan tahun 2024-2026, yang melibatkan pihak swasta seperti Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, serta pejabat BNPB seperti Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan. Sementara itu, klaster kedua melibatkan nama-nama seperti Richard Erlangga yang berperan sebagai tenaga ahli, yang semakin memperjelas jaringan dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan badan tersebut.
Pihak KPK menegaskan bahwa perkembangan penyidikan sejauh ini berjalan dengan baik. Seluruh keterangan yang dibutuhkan dari para saksi, termasuk dari mantan kepala lembaga, dianggap telah memberikan gambaran yang cukup bagi penyidik untuk terus menelusuri aliran dana dan modus operandi yang digunakan para tersangka. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh bukti permulaan cukup kuat untuk dibawa ke persidangan guna mempertanggungjawabkan perbuatan para pihak yang terlibat.
Keberhasilan koordinasi antara KPK dan Puspom TNI menjadi kunci penting dalam pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan oknum TNI aktif. Transparansi dan kerja sama antarlembaga ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana bencana yang seharusnya digunakan demi kepentingan kemanusiaan, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu melalui modus korupsi pengadaan barang dan jasa.


