Halorakyat.id — Komisi III DPR RI secara resmi mendesak Polri agar menerapkan pasal makar terhadap para tersangka dalam kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Desakan tersebut mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Legislatif menilai tindakan akses ilegal dan penghilangan data elektronik terhadap kepala negara telah memenuhi unsur pidana makar yang diatur dalam undang-undang.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum jenderal polisi tersebut merupakan ancaman serius terhadap negara. Pihaknya meminta agar pengusutan kasus ini tidak berhenti pada aktor yang telah teridentifikasi saja, melainkan terus menggali potensi keterlibatan pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan serupa dalam rangkaian peristiwa tersebut.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau ilegal akses atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar,” tegas Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Pandangan serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, tindakan penyadapan terhadap seorang presiden tidak bisa disejajarkan dengan intersepsi elektronik pada umumnya karena menyangkut harkat, martabat, dan kewibawaan jabatan kepala negara. Yusril menekankan bahwa posisi Prabowo Subianto sebagai presiden membuat setiap tindakan ilegal yang menyasar dirinya berdampak luas pada stabilitas pemerintahan.
Menanggapi desakan tersebut, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa kepolisian tidak bisa serta-merta menyimpulkan tindakan tersebut sebagai makar tanpa melalui proses pembuktian hukum yang komprehensif. Meski mengakui telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan permufakatan jahat, Polri tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menetapkan pasal bagi para tersangka. Fokus penyelidikan saat ini masih diarahkan pada penelusuran perintah, tujuan penyadapan, serta keterlibatan pihak-pihak terkait.
Di sisi lain, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan catatan kritis mengenai langkah yang diambil oleh DPR. Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, memperingatkan bahwa desakan legislatif untuk menerapkan pasal tertentu dalam sebuah perkara dapat dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan pro justitia kepolisian. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan berbasis pada fakta hukum yang valid, bukan sekadar respons atas tekanan politik semata.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret, Sunny Ummul Firdaus, turut memberikan perspektif mengenai perbedaan antara analisis intelijen dan putusan hukum. Ia menjelaskan bahwa penyadapan ilegal terhadap kepala negara memang merupakan ancaman terhadap sistem konstitusional, namun pembuktian makar memerlukan rangkaian perbuatan yang nyata. Unsur makar harus memenuhi syarat adanya skema terstruktur untuk melumpuhkan fungsi lembaga kepresidenan secara keseluruhan.
Menurut Sunny, dalam kerangka hukum tata negara, aspek yang paling krusial untuk dilindungi adalah kelangsungan fungsi negara. Jika sebuah tindakan terbukti bertujuan menghambat atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka secara otomatis tindakan tersebut masuk dalam kategori ancaman konstitusional. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar publik dan penegak hukum dapat membedakan antara aksi kriminal murni dengan upaya yang mengarah pada ancaman terhadap kedaulatan negara.
Hingga saat ini, kepolisian terus mendalami indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para oknum. Penyelidikan difokuskan pada pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut guna memastikan apakah terdapat niat jahat untuk melengserkan pemerintahan. Publik kini menanti ketegasan Polri dalam menuntaskan kasus ini agar transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum tetap terjaga sesuai dengan prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia.


