Halorakyat.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan adanya indikasi kebocoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai 30 persen dari total belanja barang dan jasa pemerintah. Kebocoran tersebut ditengarai terjadi akibat praktik penggelembungan harga atau mark up serta tindakan korupsi di berbagai instansi.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam acara yang disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya guna memastikan seluruh dana rakyat dapat dimanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan laporan yang diterima dari para pakar di lingkup pemerintahan, alokasi belanja barang dan jasa dari APBN Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Dari angka fantastis tersebut, sekitar 30 persen di antaranya diperkirakan hangus tidak terserap secara produktif akibat ketidaktersediaan sistem pengadaan yang transparan dan terintegrasi.
Melihat besarnya dana yang terbuang sia-sia, Presiden meyakini bahwa langkah pembenahan tata kelola belanja negara berpotensi menyelamatkan anggaran hingga Rp 400 triliun. Anggaran hasil penghematan itu nantinya dapat dialokasikan kembali untuk program-program pembiayaan pembangunan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun, dan saya buktikan sebentar lagi akan saya kumpulkan semua gubernur dan semua bupati,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai langkah konkret dalam waktu dekat, Presiden Prabowo berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dari seluruh Indonesia, untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan efisiensi anggaran ini. Pengarahan terpusat tersebut dipandang penting agar pengalokasian dana pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan linier dengan kebijakan pemerintah pusat.
Presiden menyoroti masalah mendasar yang memicu ketidakefisienan belanja barang dan jasa pemerintah, yakni skema pengadaan yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan harga barang yang dibeli sering kali memiliki selisih yang sangat jauh, meskipun spesifikasi produknya identik.
Kondisi tumpang tindih ini tercermin secara nyata pada sektor pelayanan kesehatan, khususnya pada proses pengadaan obat-obatan di berbagai rumah sakit pemerintah. Karena tiap rumah sakit melakukan pembelian secara mandiri, variasi harga obat untuk jenis dan fungsi yang sama dapat melonjak drastis dengan puluhan standar harga berbeda di setiap wilayah.
Presiden Prabowo menilai praktik pembelian yang berjalan tanpa adanya rasionalisasi sistematis tersebut memicu pemborosan dana publik yang amat besar. Oleh sebab itu, pemerintah berniat melakukan reformasi mendasar dengan mengarahkan seluruh pengadaan barang dan jasa instansi publik ke dalam satu sistem belanja yang terpusat dan terstandarisasi.
“Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama. Ternyata kita bisa menghemat 40% kira-kira,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Melalui integrasi belanja terpusat ini, pemerintah optimistis tidak akan ada lagi rincian pengadaan yang berjalan sendiri-sendiri di ratusan kabupaten, kota, maupun kementerian. Selain menciptakan kesetaraan standar barang dan jasa publik di seluruh wilayah Nusantara, pembenahan sistemik ini diyakini mampu menekan tingkat pemborosan anggaran hingga mencapai kisaran 40 persen.
