Halorakyat.id — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026). Pertemuan strategis antar lembaga ini difokuskan pada koordinasi pengolahan komunikasi publik terkait program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa sinergi antara Bakom dan Divisi Humas Polri menjadi sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Fokus utama dari kolaborasi ini mencakup transparansi pelayanan kepolisian serta penegakan hukum yang sedang berjalan di bawah pengawasan pemerintah pusat. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap program pemerintah tersampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Ini merupakan concern kami untuk bisa dimitigasi dengan baik dan secara cepat agar kembali lagi masyarakat tidak bingung apakah berita yang benar atau tidak, sehingga ada kontrol berita yang cepat dari pemerintah, termasuk juga dari pihak Polri,” jelas Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.
Dalam pertemuan tersebut, isu krusial mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto turut menjadi topik pembahasan utama. Syahganda Nainggolan mengungkapkan bahwa proses investigasi oleh Bareskrim Polri saat ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia menyebutkan bahwa pihak kepolisian dalam waktu dekat akan segera mengumumkan identitas tersangka terkait kasus penyadapan tersebut kepada publik.
Selain membahas penegakan hukum, kedua pihak juga melakukan koordinasi mengenai kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Syahganda menekankan harapan Presiden Prabowo agar setidaknya 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi negara dan rakyat. Ia menyatakan bahwa Kapolri memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas hukum untuk mendukung cita-cita besar tersebut agar kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.
Syahganda menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati hak-hak hukum setiap individu, namun ia mendesak agar proses hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba menghambat agenda nasional harus dipercepat. Menurutnya, masyarakat telah menanti terlalu lama untuk menikmati hasil kekayaan alam yang selama ini belum terdistribusi secara maksimal. Koordinasi intensif ini diharapkan dapat meminimalisir kendala hukum yang mungkin muncul di lapangan.
Di akhir pertemuan, kedua instansi juga membahas ancaman potensi bencana alam yang mungkin terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, aspek keamanan dalam rangka menyambut masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi agenda prioritas untuk dipersiapkan secara matang. Seluruh jajaran pemerintah didorong untuk bekerja lebih proaktif dalam melakukan deteksi dini serta respons cepat terhadap berbagai tantangan nasional yang ada.
Langkah kolaborasi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah memperketat kendali informasi untuk melawan penyebaran berita hoaks. Dengan adanya integrasi data antara Bakom dan Polri, pemerintah berharap dapat memberikan kontra-narasi yang efektif terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial. Sinergi ini sekaligus menegaskan bahwa pengamanan terhadap kebijakan strategis negara akan terus dikawal secara ketat oleh aparat penegak hukum.


