Halorakyat.id — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara resmi menerbitkan regulasi terbaru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Jakarta. Langkah ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang merupakan revisi atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Penerbitan aturan baru ini menjadi sorotan luas karena dilakukan tepat menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengonfirmasi keberadaan peraturan baru tersebut saat memberikan keterangan resmi kepada awak media. Menurutnya, pembaruan regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan prosedur penegakan etika di internal kepolisian agar lebih relevan dengan perkembangan hukum serta kebutuhan organisasi saat ini. Ia menekankan bahwa setiap perubahan yang ada telah melalui kajian mendalam untuk memastikan integritas institusi tetap terjaga dalam setiap proses persidangan etik yang dilakukan oleh Korps Bhayangkara.

“Benar, telah diterbitkan peraturan kepolisian yang baru mengenai kode etik profesi sebagai pedoman dalam pelaksanaan sidang KKEP,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir.

Salah satu poin krusial dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 ini terletak pada perubahan Pasal 1 angka 6 mengenai prosedur banding. Pada aturan sebelumnya, upaya banding atas putusan sidang KKEP dapat diajukan tidak hanya oleh pelanggar, tetapi juga oleh pihak keluarga seperti istri atau suami, anak, hingga orang tua. Namun, dalam regulasi terbaru, hak untuk mengajukan permohonan banding kini hanya dibatasi kepada pelanggar itu sendiri melalui Sekretariat KKEP, sehingga memangkas keterlibatan pihak keluarga dalam proses administratif keberatan tersebut.

Selain itu, terdapat penambahan ketentuan baru dalam Pasal 15 dengan masuknya ayat 4a yang mengatur tentang mekanisme audit investigasi. Aturan ini mewajibkan pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi yang dilakukan sebelum proses sidang dimulai. Gelar perkara tersebut kini harus melibatkan berbagai fungsi internal secara kolektif, mulai dari fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, hingga fungsi profesi dan pengamanan (Propam). Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam tahap awal pemeriksaan dugaan pelanggaran etik anggota.

Efisiensi waktu juga menjadi fokus utama dalam revisi ini, sebagaimana terlihat pada perubahan Pasal 19 ayat 5 terkait prosedur pemanggilan. Jika sebelumnya surat panggilan dan surat permohonan kesediaan disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan, kini batas waktu tersebut diubah menjadi tiga hari kalender. Perubahan terminologi dari hari kerja menjadi hari kalender ini secara teknis dapat mempercepat proses birokrasi karena penghitungan waktu tidak lagi terhambat oleh hari libur nasional maupun akhir pekan, sehingga jadwal persidangan bisa lebih dipastikan.

Perubahan yang cukup signifikan dan menarik perhatian publik juga terjadi pada komposisi keanggotaan komisi sidang etik dalam Pasal 42 ayat 3. Sebelumnya, pangkat anggota KKEP wajib setingkat atau lebih tinggi dari pangkat terduga pelanggar yang sedang disidangkan. Namun, aturan baru memberikan fleksibilitas lebih luas dengan mengizinkan anggota komisi memiliki pangkat yang maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar, selain tetap memperbolehkan pangkat yang setingkat atau lebih tinggi. Hal ini kemungkinan besar dilakukan untuk mempermudah pembentukan komisi ketika pejabat tinggi yang menjadi terduga pelanggar.

Dalam hal kehadiran di persidangan, Pasal 59 ayat 2 kini mengakomodasi penggunaan teknologi komunikasi modern dalam proses peradilan etik. Terduga pelanggar tidak lagi diwajibkan untuk hadir secara fisik secara mutlak di ruang sidang, melainkan diberikan opsi untuk mengikuti prosesi melalui media elektronik. Meski demikian, kehadiran secara daring atau virtual ini tidak bersifat otomatis, melainkan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua KKEP berdasarkan pertimbangan tertentu. Fleksibilitas ini diharapkan dapat mengatasi kendala geografis atau kondisi mendesak lainnya tanpa menghambat jalannya proses keadilan.

Ketentuan mengenai kepangkatan anggota komisi pada tingkat banding pun turut mengalami sinkronisasi dalam Pasal 74 ayat 3. Sama seperti pada tingkat pertama, keanggotaan KKEP Banding kini dapat diisi oleh personel yang berpangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari pihak pelanggar. Sinkronisasi ini memastikan bahwa standar kepangkatan dalam struktur komisi etik konsisten di semua tingkatan, baik dalam sidang utama maupun saat proses keberatan diajukan oleh anggota yang bersangkutan, guna menjaga kelancaran organisasi dalam menangani perkara etik tingkat tinggi.

Durasi penempatan di tempat khusus (patsus) bagi anggota yang diduga melanggar juga mengalami pemangkasan berdasarkan Pasal 98 ayat 4. Jika pada regulasi lama penempatan khusus dapat dilakukan maksimal selama 30 hari kerja, aturan baru menetapkan batas maksimal hanya 20 hari kalender sejak ditempatkan. Penggunaan satuan hari kalender menggantikan hari kerja memberikan kepastian hukum yang lebih tegas mengenai lama masa penahanan administratif tersebut berdasarkan pertimbangan dari pihak Akreditor yang menangani kasus tersebut di lapangan.

Terakhir, regulasi ini memperketat syarat bagi anggota Polri yang ingin mengajukan pengunduran diri di tengah proses hukum etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 2 huruf c. Syarat untuk bisa mengajukan pengunduran diri kini dipertegas bagi mereka yang tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih. Pada aturan lama, batasan tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana yang diancam maksimal lima tahun, sehingga perubahan ini menutup celah bagi pelanggar berat untuk menghindari sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui skema pengunduran diri secara sukarela.

Seluruh perubahan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkan dan akan langsung diterapkan pada kasus-kasus etik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Publik kini menanti bagaimana implementasi aturan baru ini dalam sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan digelar pada pekan depan. Sidang tersebut diprediksi akan menjadi ujian pertama bagi efektivitas regulasi baru ini dalam menjaga marwah dan profesionalisme institusi kepolisian di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap penegakan hukum di internal Polri.