Halorakyat.id — Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/10/2026), dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.
Gugatan dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini diajukan oleh 12 pihak pemohon, di antaranya termasuk nama-nama seperti Denny Indrayana, Ansufri ID Sambo, hingga Tyasno Sudarto. Fokus utama dari permohonan tersebut adalah mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai syarat pencalonan sebagai wakil presiden dalam pemilu lalu.
Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Arsul Sani memaparkan temuan terkait certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran di luar negeri. Menurut pihak Mahkamah, dokumen tersebut hanya membuktikan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan merupakan bukti kelulusan atau tanda tamat pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
“Certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” tutur Hakim MK Arsul Sani.
Hakim Arsul menambahkan bahwa selama proses persidangan, Mahkamah tidak berhasil menemukan bukti yang meyakinkan terkait kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan jenjang pendidikan SMA atau madrasah aliyah sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Temuan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh majelis hakim.
Meskipun terdapat temuan mengenai ketidakjelasan bukti pendidikan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai wakil presiden. Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan bahwa permohonan para pemohon untuk membatalkan status wakil presiden tersebut tidak dapat dikabulkan oleh lembaga peradilan ini.
Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa penilaian mengenai keabsahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden secara substansial merupakan wewenang dari lembaga lain yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah merasa tidak memiliki wewenang untuk melakukan diskualifikasi atas dasar ketidaklengkapan bukti ijazah dalam sengketa hasil pemilihan umum ini.
Selain masalah substansi pendidikan, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang memadai. Keputusan ini sekaligus menutup ruang bagi para pemohon untuk melanjutkan tuntutan diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming Raka melalui jalur sengketa hasil pemilihan umum di MK.
Persidangan yang berlangsung panjang ini mencerminkan dinamika hukum pemilu di Indonesia, di mana verifikasi administratif syarat calon sering kali menjadi perdebatan sengit di ruang sidang. Meski putusan telah diketuk, isu mengenai keabsahan syarat pendidikan tetap menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi pasca-Pilpres 2024 bagi para pengamat hukum dan masyarakat luas.
Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan batasan kewenangan MK dalam menilai persyaratan administratif calon yang telah melewati tahapan verifikasi awal oleh penyelenggara pemilu. Majelis hakim tetap berpegang pada koridor hukum yang berlaku dengan menekankan bahwa ranah penilaian tersebut berada di luar kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum, terlepas dari fakta bahwa bukti ijazah yang dipersoalkan memang tidak ditemukan selama persidangan berlangsung.
