Halorakyat.id — Situasi politik di Israel kini berada dalam kondisi sangat tidak menentu menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung kurang dari satu bulan ke depan. Kontestasi politik kali ini dinilai sebagai momen krusial bagi masa depan negara tersebut, terutama setelah melewati periode panjang konflik bersenjata yang mencakup Gaza, Lebanon, dan ketegangan dengan Iran sejak peristiwa 7 Oktober 2023.
Data dari berbagai lembaga survei selama dua tahun terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa koalisi partai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi ancaman serius untuk kehilangan kursi mayoritas di parlemen atau Knesset. Untuk membentuk pemerintahan baru, sebuah koalisi setidaknya harus mengamankan 61 kursi, namun proyeksi saat ini menunjukkan angka yang jauh dari ambang batas tersebut.
Di sisi lain, oposisi utama yang dipimpin oleh mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Gadi Eisenkot, juga menghadapi jalan terjal menuju kekuasaan. Hasil jajak pendapat dari Channel 13 menunjukkan kebuntuan politik yang ekstrem, di mana blok penentang Netanyahu diproyeksikan hanya meraih 52 kursi, sementara koalisi petahana berada tipis di angka 51 kursi. Kesenjangan ini menciptakan ketidakpastian mengenai siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.
Hambatan utama bagi Gadi Eisenkot muncul dari keputusannya yang menolak untuk bekerja sama dengan partai-partai yang mewakili komunitas Arab di Israel. Padahal, partai-partai tersebut diprediksi mampu mengamankan 12 kursi krusial yang bisa menjadi penentu dalam pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil.
“Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus disalahkan. Setelah jurnalis mengungkap apa yang terjadi, lihat apa yang mereka lakukan: mereka menyerang jurnalis alih-alih mengambil tanggung jawab,” tegas seorang pemilik toko di Jalan Jaffa, Ilda.
Sentimen negatif terhadap pemerintah saat ini tidak hanya dipicu oleh masalah keamanan, tetapi juga oleh merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara yang tercatat hanya berada di angka 34 persen pada 2025. Peristiwa 7 Oktober menjadi faktor dominan bagi mayoritas pemilih Yahudi dalam menentukan arah dukungan politik mereka pada pemilu mendatang.
Selain beban politik, krisis ekonomi juga menjadi sorotan tajam masyarakat di tengah ketidakstabilan pasokan barang akibat konflik yang berkepanjangan. Harga kebutuhan pokok, terutama makanan segar, telah melonjak hingga 9,5 persen selama dua tahun terakhir, yang memicu protes dari warga yang merasa terabaikan oleh kebijakan pemerintah saat ini.
Tekanan terhadap rezim Netanyahu semakin berat setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada tahun 2024 yang mencabut pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks atau Haredi. Keputusan tersebut memicu gelombang protes besar-besaran, termasuk aksi penutupan jalan dan bentrokan dengan aparat keamanan, yang semakin memperkeruh hubungan antara pemerintah dan basis pendukung tradisionalnya.
Di kubu oposisi, proses politik juga diwarnai oleh drama hukum terkait partisipasi partai Arab. Komite Pemilihan Pusat sempat melakukan pemungutan suara untuk melarang partai Ra’am dan Joint List dari keikutsertaan pemilu, menyusul petisi dari partai sayap kanan ekstrem Otzma Yehudit yang menuduh partai tersebut mendukung terorisme. Saat ini, nasib pelarangan tersebut masih menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Agung.
Bagi komunitas Arab di Israel, partisipasi dalam pemilu dianggap sebagai instrumen vital untuk melawan rasisme sistemik dan memperjuangkan kesetaraan politik. Masyarakat berharap perwakilan mereka di parlemen mampu menyuarakan kepentingan komunitas terkait isu diskriminasi dan perjuangan Palestina, sekaligus memainkan peran strategis dalam peta kekuatan politik nasional yang saat ini sangat terfragmentasi.
