Halorakyat.id — Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menyikapi perkembangan terbaru terkait sengketa dokumen pendidikan yang sempat mencuat ke ranah hukum. Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sengketa ini harus tunduk dan menghargai seluruh tahapan serta mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
Sikap tersebut disampaikan Jokowi seusai menghadiri sidang kasus tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas hukum dan konstitusi sebagai landasan utama dalam bernegara. Mantan orang nomor satu di Indonesia ini meyakini bahwa penghormatan terhadap proses peradilan merupakan kewajiban bagi seluruh elemen bangsa.
“Ya kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita,” ujar Joko Widodo.
Putusan MA nomor 742 K/TUN/2026 yang diterbitkan pada Jumat, 30 Oktober 2026, secara resmi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan. Dalam putusannya, MA membatalkan putusan judex facti sebelumnya dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Perkara ini bermula dari gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT yang ditujukan kepada pihak Kemendikdasmen.
Inti dari putusan MA tersebut menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Selain membatalkan dokumen penyetaraan tersebut, pengadilan juga memerintahkan agar surat keterangan itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan. Penggugat juga memenangkan poin agar tergugat menanggung seluruh biaya perkara yang muncul selama proses persidangan berlangsung.
Perjalanan kasus ini cukup panjang sebelum mencapai tingkat kasasi. Awalnya, gugatan yang dilayangkan oleh Subhan sempat tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Pihak penggugat kemudian menempuh jalur banding, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) saat itu menguatkan putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan tersebut. Keteguhan penggugat dalam membawa perkara ini hingga ke tingkat kasasi akhirnya membuahkan hasil dengan dikabulkannya permohonan tersebut oleh hakim agung.
Dokumen yang disengketakan yakni Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan instrumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang sebelumnya digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Persoalan ini sempat menjadi sorotan publik mengingat dokumen tersebut menjadi syarat administrasi krusial dalam proses pencalonan. Sebelumnya, hakim Mahkamah Konstitusi juga sempat mencatat bahwa pihaknya tidak menemukan bukti fisik ijazah SMA dari luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Hingga saat ini, implikasi dari putusan kasasi MA tersebut masih terus menjadi perhatian berbagai pihak, terutama terkait legalitas administrasi di masa lalu. Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait, khususnya Kemendikdasmen, dalam merespons perintah pemusnahan dokumen yang telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan tertinggi tersebut. Jokowi sendiri memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai dampak teknis dari putusan tersebut dan lebih memilih untuk menekankan pada penghormatan terhadap konstitusi.
