Halorakyat.id — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini menghadapi tuduhan serius dari berbagai kalangan politisi dan pengamat yang menyebut dirinya berupaya melakukan kudeta. Tuduhan ini muncul setelah blok politik yang dipimpinnya gagal mempertahankan mayoritas kursi dalam pemilihan umum Israel yang berlangsung pekan lalu. Para pengkritik menuding Netanyahu secara sengaja memanfaatkan badan intelijen domestik, Shin Bet, sebagai alat untuk menggugat hasil pemilu demi melanggengkan kekuasaannya.
Situasi politik di Israel memanas setelah kubu oposisi unggul dalam perolehan suara, yang dipicu oleh tingginya tingkat partisipasi warga Palestina di Israel. Sebagai respons atas kekalahan tersebut, Kepala Shin Bet, David Zini, memimpin penyelidikan terkait dugaan kecurangan pemilu, penyuapan, hingga intervensi asing. Namun, hingga saat ini, pihak Shin Bet belum mempublikasikan bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut, sehingga menimbulkan spekulasi luas bahwa penyelidikan itu hanyalah taktik politik untuk mendelegitimasi partai-partai pendukung warga Palestina, yakni Ra’am dan Joint List.
Ketegangan semakin meningkat setelah Shin Bet melakukan serangkaian tindakan represif, termasuk penangkapan kontributor Middle East Eye, Abd Abu Shahadeh, dengan dalih investigasi keamanan. Media-media lokal Israel melaporkan bahwa Zini juga berencana melakukan interogasi terhadap sejumlah tokoh politik Palestina terkemuka, seperti Ahmad Tibi, Sami Abou Shahadeh, Mansour Abbas, dan Ayman Odeh. Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk intimidasi politik yang tidak berdasar.
“Polisi menahan aktivis politik tanpa surat perintah. Shin Bet mencoba menginterogasi pejabat terpilih senior tanpa memberikan bukti. Pemerintah yang akan segera lengser menolak mengakui hasil pemilu,” tegas Yair Golan, Pemimpin Partai Demokrat sekaligus tokoh oposisi Israel.
Tokoh oposisi lainnya, mantan Perdana Menteri Yair Lapid, secara terbuka melontarkan kecaman serupa. Lapid menilai bahwa Netanyahu sedang berupaya merusak tatanan demokrasi Israel dan mencuri hasil pemilu dengan bantuan para loyalisnya yang ditempatkan di lembaga keamanan strategis. Fokus tuduhan tersebut tertuju pada sosok David Zini, yang ditunjuk Netanyahu sebagai kepala Shin Bet tahun lalu, mengingat latar belakang Zini yang dikenal memiliki kedekatan dengan gerakan pemukim sayap kanan.
Pemimpin blok oposisi lainnya, Gadi Eisenkot, turut angkat bicara meskipun dengan nada yang lebih berhati-hati. Ia menuduh Netanyahu memimpin upaya terorganisasi untuk menyabotase demokrasi melalui hasutan terhadap pejabat terpilih dan memicu ancaman kekerasan di jalanan. Kritik senada juga datang dari kalangan jurnalis senior. Amos Harel dari surat kabar Haaretz menggambarkan tindakan Netanyahu sebagai upaya kudeta rezim yang melibatkan penggunaan intelijen, hasutan terhadap minoritas, serta penolakan terhadap hasil pemilu yang sah.
Meskipun Komite Pemilihan Pusat Israel telah secara resmi menyerahkan hasil pemilu kepada Presiden Isaac Herzog pada Rabu (4/11), yang secara otomatis membantah narasi kecurangan yang masif, Shin Bet tetap bersikeras melanjutkan penyelidikan. Tindakan ini memicu kritik keras dari sumber internal penegak hukum yang menyebut investigasi tersebut tidak memiliki landasan bukti yang kuat. Menurut sumber tersebut, Zini bahkan terlihat tidak memahami perannya secara hukum dan lebih banyak mengulang narasi politik yang digaungkan oleh Partai Likud pimpinan Netanyahu.
Laporan dari berbagai media Israel mengungkap bahwa Shin Bet telah memeriksa lebih dari seribu laporan dugaan kecurangan, namun tidak satu pun yang terbukti kredibel. Kondisi ini menyebabkan krisis kepercayaan yang signifikan di dalam tubuh lembaga intelijen tersebut. Beberapa pejabat penegak hukum bahkan mempertanyakan efektivitas dan motif di balik penyelidikan yang diarahkan oleh wakil Zini, yang disebut-sebut memiliki hubungan sangat erat dengan Netanyahu. Banyak pihak khawatir bahwa jika penyelidikan ini terus berlanjut tanpa bukti yang valid, kredibilitas institusi keamanan Israel akan semakin terpuruk di mata publik internasional.
