Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan resmi terkait pengakuan Fahd Arafiq yang mengklaim telah memberikan dana sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa saat ini lembaga antirasuah tersebut tetap fokus melakukan pendalaman terhadap substansi perkara pokok yang tengah ditangani, yakni dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Penyidikan yang dilakukan KPK saat ini mencakup dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, serta dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum di lingkungan kementerian tersebut. Temuan penyidik saat operasi tangkap tangan menunjukkan adanya aliran dana dalam jumlah besar yang diduga berasal dari setoran rutin kantor pertanahan maupun wilayah, yang kemudian menjadi fokus utama penyelidikan untuk menelusuri ke mana saja uang tersebut mengalir.

“Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi menambahkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi setiap informasi dari masyarakat yang masuk setelah perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurutnya, seluruh laporan yang diterima akan ditelaah dan dianalisis secara mendalam, sehingga dapat memperkaya proses pembuktian di pengadilan, meskipun saat ini KPK belum memberikan komentar spesifik mengenai klaim dana yang disebutkan Fahd Arafiq untuk kegiatan keagamaan tersebut.

Sebelumnya, Fahd Arafiq menyampaikan klaim tersebut usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ia berdalih bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan, dengan menyatakan bahwa uang sebesar Rp70 miliar yang ia berikan merupakan dana talangan untuk kepentingan organisasi Nahdlatul Ulama. Fahd juga menyebut bahwa ia sempat dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang kini juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Terkait klaim tersebut, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan bantahan keras. Ia menegaskan bahwa pernyataan Fahd tersebut tidak berdasar dan dapat dikategorikan sebagai fitnah karena tidak disertai dengan bukti pendukung yang sah. Gus Ipul juga mempertanyakan kapasitas Fahd yang bukan merupakan pengurus, panitia, maupun peserta Muktamar NU, sehingga tidak memiliki keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Gus Ipul mendesak agar Fahd tidak menyebarkan informasi yang tidak benar ke ruang publik karena tindakan tersebut dianggap merusak nama baik organisasi Nahdlatul Ulama. Pihaknya mempersilakan Fahd untuk membuktikan ucapannya di hadapan hukum agar duduk perkara menjadi terang benderang. Menurut PBNU, setiap pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum harus berani bertanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkannya tanpa harus menyeret institusi keagamaan ke dalam pusaran kasus korupsi.

Hingga saat ini, proses penyidikan di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berjalan dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak serta barang bukti yang disita penyidik. KPK berkomitmen untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga menikmati hasil dari praktik suap dan gratifikasi dalam layanan pertanahan. Kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi oknum yang menyalahgunakan wewenang di instansi pelayanan publik, sekaligus memastikan bahwa setiap aliran dana ilegal akan diusut tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.