Halorakyat.id — Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tengah mengkaji secara mendalam catatan dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md terkait tenggang waktu pelaksanaan sidang pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, jadwal sidang paripurna MPR yang direncanakan pada 9 Desember 2026 mendatang hingga saat ini dipastikan belum mengalami perubahan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa prinsip utama yang menjadi pegangan lembaga legislatif tersebut dalam mengisi kekosongan jabatan wakil presiden adalah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam regulasi dasar tersebut, MPR diamanatkan untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih salah satu dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan.

“Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden,” ujar Ahmad Irawan.

Ahmad Irawan, yang juga bertugas sebagai anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyampaikan bahwa seluruh pandangan teknis, termasuk masukan dari Mahfud Md mengenai aturan 14 hari kerja penyerahan nama calon wakil presiden, akan menjadi bahan diskusi penting. Catatan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda pendalaman Panitia Ad Hoc sebelum dibawa ke tingkat rapat gabungan MPR.

Menurut Irawan, Panitia Ad Hoc MPR memikul tanggung jawab teknis untuk merumuskan mekanisme serta seluruh prosedur operasional pemilihan wakil presiden pengganti. Oleh karena itu, setiap penafsiran hukum serta masukan dari berbagai tokoh ketatanegaraan akan ditimbang secara teliti agar proses politik dan hukum yang berjalan tidak melanggar ketentuan yang ada.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih pendamping Presiden Prabowo Subianto dipastikan tetap mengacu pada koridor konstitusional. Selama pelaksanaan sidang pemilihan tersebut berada di dalam rentang waktu maksimal 60 hari sebagaimana diamanatkan UUD 1945, MPR optimistis proses administrasi dan ketatanegaraan dapat berjalan dengan baik dan sah secara hukum.

Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud Md melayangkan pandangan kritisnya terkait potensi kendala administratif dan tata tertib dalam penetapan jadwal sidang MPR. Melalui unggahan di akun sosial medianya, Mahfud menyoroti batas waktu pengajuan nama dua calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sangat krusial terhadap keabsahan sidang paripurna MPR.

Dalam analisisnya, Mahfud menyebutkan bahwa merujuk pada aturan Undang-Undang MD3 serta Peraturan Tata Tertib MPR RI, usulan nama calon wakil presiden dari Presiden harus sudah diterima oleh pimpinan MPR setidaknya 14 hari sebelum sidang digelar. Mahfud menggarisbawahi bahwa hitungan 14 hari yang dimaksud dalam regulasi tersebut adalah hari kerja, bukan berdasarkan hitungan hari kalender biasa.

Mahfud mengingatkan bahwa jika dua nama calon pengganti belum diserahkan hingga batas waktu tertentu, MPR berpotensi tidak dapat menggelar sidang paripurna pada tanggal 9 Desember 2026. Menurut pandangannya, apabila sidang tetap dipaksakan tanpa memenuhi tenggang waktu 14 hari kerja sejak berkas diterima, maka keabsahan hasil keputusan sidang paripurna tersebut berisiko dipertanyakan secara hukum.

Sebagai langkah antisipasi, Mahfud menyarankan agar pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan opsi penyesuaian atau penundaan jadwal sidang. Ia mengusulkan agar jadwal sidang dihitung mundur secara presisi selama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat resmi berisi dua nama calon wakil presiden dari pihak istana.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Irawan memastikan bahwa pihak MPR akan mencermati seluruh tahapan dan prosedur pengisian posisi wakil presiden secara sungguh-sungguh. MPR berkomitmen untuk menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap aturan main ketatanegaraan agar proses pengangkatan wakil presiden pengganti berjalan lancar tanpa cacat prosedur.