Halorakyat.id — Pemerintah Republik Indonesia bersiap meluncurkan secara nasional sistem bantuan sosial (bansos) digital berbasis teknologi pemerintah atau Government Technology (GovTech) pada 10 November 2026 mendatang. Langkah strategis ini menargetkan pencatatan lebih dari 100 juta warga penerima manfaat demi memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran di seluruh wilayah tanah air.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengonfirmasi bahwa hingga akhir Oktober 2026, tercatat sudah ada sekitar 60 juta masyarakat yang masuk dalam pangkalan data GovTech dan terverifikasi memenuhi kriteria sebagai penerima bansos. Pemerintah terus menggenjot proses pendaftaran data warga agar angka target 100 juta penerima dapat terpenuhi tepat saat peluncuran resmi oleh Presiden Republik Indonesia.
Proses integrasi data massal ini memanfaatkan keandalan teknologi digital terkini serta kecerdasan buatan (AI) guna meminimalkan celah kesalahan teknis maupun penyalahgunaan anggaran. Penggunaan sistem cerdas ini dirancang secara khusus untuk memverifikasi profil calon penerima bantuan, sehingga meminimalkan risiko bantuan jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak sekaligus menjangkau warga prasejahtera yang selama ini kerap terlewat dari pendataan konvensional.
“Sebenarnya kami usulkan pada presiden tanggal 10, akan di-roll out secara nasional. Karena per hari ini, sudah 60 juta yang terdaftar di dalam govtech itu, yang qualified untuk menerima bansos,” ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat memberikan keterangan pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, pada Selasa. Ia menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap integrasi sistem data nasional ini, dengan target akhir tahun agar seluruh warga negara yang tergolong memenuhi kriteria kelayakan sudah sepenuhnya terdata secara digital tanpa terkecuali.
Penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam tata kelola bantuan sosial dipandang sebagai terobosan krusial untuk menciptakan keadilan sosial yang riil. Melalui sistem verifikasi otomatis berakurasi tinggi, pemerintah berupaya mengikis potensi korupsi, pemotongan dana oleh oknum, serta tumpang-tindih data penerima bantuan yang sering menjadi persoalan klasik dalam program penyaluran bantuan tunai maupun barang di masa lalu.
“Tapi yang saya menarik sebenarnya adalah penggunaan teknologi, AI, untuk tadi mengontrol ini semua. Saya kira presiden sudah melakukan loncatan untuk ini, dan bawa keadilan,” tegas Luhut.
Ke depan, penyempurnaan sistem GovTech ini juga menjadi landasan utama bagi perubahan mendasar dalam peta kebijakan subsidi nasional. Pemerintah berencana mengalihkan pola subsidi yang selama ini berbasis pada komoditas atau produk menjadi bentuk subsidi langsung berbasis individu. Dengan pendekatan baru ini, alokasi anggaran subsidi negara akan ditransfer secara tunai (cash transfer) langsung ke rekening individual warga penerima manfaat.
Transformasi penyaluran bantuan berbasis tunai langsung ke rekening perorangan dinilai jauh lebih efektif untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah secara langsung. Dengan kesiapan infrastruktur digital serta sistem pengawasan terpadu berbasis AI, pemerintah optimistis program penanganan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan memberikan dampak keadilan sosial secara nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
