Halorakyat.id — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengajukan sanggahan apabila menemukan ketidaksesuaian data terkait informasi mereka di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Imbauan ini disampaikan menyusul mencuatnya kasus seorang pedagang minuman keliling bernama Eva (51) yang tinggal di kontrakan namun tercatat memiliki aset senilai Rp 1 miliar dalam sistem data pemerintah.
Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas ketidaksesuaian data yang dialami Eva. Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah kesempatan di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 14 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa sistem DTSEN saat ini telah terintegrasi dengan digitalisasi bansos, yang memungkinkan pemutakhiran data secara real-time dan mekanisme sanggah yang terbuka.
Mensos menjelaskan bahwa mekanisme sanggah ini sangat penting untuk memastikan akurasi data dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait kepemilikan aset, diharapkan untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas sanggah yang tersedia.
Ia tidak menampik bahwa masih banyak ditemukan data masyarakat yang tidak sesuai dalam DTSEN. Salah satu penyebab utama dari ketidakakuratan ini adalah pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik keluarga penerima manfaat (KPM) oleh pihak-pihak lain untuk membeli aset. Praktik ini secara tidak langsung membuat KPM yang seharusnya menerima bantuan, justru tercatat sebagai individu dengan aset yang cukup besar.
“Jadi sekarang DTSEN ditambah dengan digitalisasi bansos, setiap saat bisa dimutakhirkan dan boleh untuk disanggah. Kalau ada data-data yang dirasa salah, silakan disanggah,” tegas Saifullah Yusuf.
Mensos menambahkan bahwa penyalahgunaan KTP KPM untuk kepentingan pribadi atau komersial ini seringkali melibatkan pembelian aset-aset berharga. Hal ini menjadi tantangan serius dalam upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.
Untuk memudahkan masyarakat, Gus Ipul merinci beberapa saluran resmi yang dapat digunakan untuk mengajukan sanggahan. Masyarakat dapat mengakses laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan aplikasi Cek Bansos Kemensos, menghubungi pusat panggilan (call center), atau melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Berbagai kanal ini disediakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mengoreksi data yang keliru. Proses sanggah yang mudah diakses diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memvalidasi data dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Kasus Eva (51), seorang pedagang minuman keliling di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi contoh nyata dari permasalahan data yang tidak akurat. Meskipun sehari-hari ia berjuang hidup dan tinggal di sebuah kontrakan sempit berukuran 3×3 meter persegi dengan biaya sewa Rp 20.000 per hari di kawasan padat penduduk RW 04 Kampung Bali, Jakarta Pusat, sistem DTSEN justru mencatatnya memiliki aset senilai Rp 1 miliar.
Akibat pencatatan yang keliru ini, Eva dikategorikan masuk dalam Desil 5, sebuah kategori yang biasanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah. Kategorisasi ini secara otomatis membuatnya tidak memenuhi syarat untuk menerima berbagai program bantuan sosial yang disalurkan pemerintah.
Eva sendiri mengungkapkan kebingungan dan rasa tidak percayanya saat ditemui oleh awak media di kontrakannya pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia merasa aneh dan tidak masuk akal dengan data yang menunjukkan dirinya sebagai pemilik aset miliaran rupiah.
Ironisnya, meskipun Eva memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, keluarganya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial (bansos) sepeser pun. Situasi ini menyoroti dampak serius dari data yang tidak valid, yang tidak hanya menghambat akses bantuan bagi mereka yang berhak tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial.
Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, terus berupaya keras untuk memutakhirkan dan memvalidasi data DTSEN secara berkala. Digitalisasi sistem diharapkan dapat meminimalkan kesalahan data dan memastikan transparansi yang lebih baik dalam proses penyaluran bansos.
Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data sosial ekonomi nasional menjadi kunci untuk mengatasi tantangan seperti penyalahgunaan identitas dan adanya data fiktif. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk merespons dengan lebih cepat terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan perlindungan sosial dapat disesuaikan secara dinamis.
Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam melaporkan ketidaksesuaian data melalui mekanisme sanggah yang telah disiapkan menjadi sangat krusial. Langkah kolektif ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih adil, transparan, dan efektif bagi seluruh warga negara Indonesia yang benar-benar membutuhkan.
