Halorakyat.id — Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka pengusutan perkara dugaan tindak pidana makar yang mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi bahwa bangunan di kawasan Jakarta Selatan tersebut difungsikan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso.

“Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro.

Meskipun demikian, pihak kepolisian belum memberikan perincian mengenai hasil akhir penggeledahan maupun deretan barang bukti yang telah disita dari lokasi tersebut. Susatyo menegaskan seluruh perkembangan pengusutan tindak pidana terhadap keamanan negara ini akan disampaikan secara lengkap pada konferensi pers mendatang.

Penggeledahan ini berakar dari perkara dugaan makar yang sebelumnya telah resmi ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Peningkatan status dilakukan setelah tim khusus bentukan Markas Besar Polri menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan sejumlah perwira tinggi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menjelaskan bahwa tim khusus penanganan kasus ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri. Langkah tersebut menegaskan komitmen tinggi institusi kepolisian dalam mengusut tuntas seluruh indikasi kejahatan keamanan negara tanpa tebang pilih.

“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir.

Penyidikan perkara makar ini berkembang dari serangkaian penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa izin, hingga upaya pemusnahan barang bukti elektronik. Praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025.

Sejauh ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka utama dalam skandal tersebut. Keempat tersangka terdiri dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Dirtipidsiber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan, tiga dari empat tersangka telah berada dalam penanganan penempatan khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mereka yang telah ditahan yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, tersangka Irjen Slamet Uliandi hingga kini belum menjalani penahanan fisik di Mako Brimob. Penahanan terhadap yang bersangkutan masih tertunda lantaran kondisi kesehatannya yang memerlukan proses pemulihan medis secara intensif.

Perkembangan kasus ini turut membawa dampak pada struktur jabatan penting pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11) sesaat setelah dugaan keterlibatan perkara ini mencuat.

Langkah tegas juga diambil internal kepolisian melalui penegakan sanksi etik. Majelis Komisi Kode Etik Polri telah menggelar sidang terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11) dan dilanjutkan dengan sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11).

Berdasarkan hasil sidang persidangan etik tersebut, Majelis KKEP resmi menjatuhkan sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari keanggotaan Polri terhadap Irjen Ahrie Sonta maupun Irjen Eko Hadi Santoso atas keterlibatan mereka dalam pemufakatan ilegal tersebut.