Halorakyat.id — JAKARTA – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan untuk memasukkan aturan khusus mengenai penyetaraan ijazah luar negeri ke dalam draf revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Langkah ini diambil sebagai respons konkret atas polemik dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat memicu perdebatan publik beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi payung hukum yang kokoh agar ketidakpastian regulasi serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Rencana penguatan regulasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, dinamika yang berkembang terkait pencabutan surat penyetaraan ijazah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus dijadikan bahan evaluasi mendasar bagi seluruh instansi penanggung jawab sektor pendidikan di Indonesia. Peristiwa itu dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi sistem administrasi pendidikan nasional secara menyeluruh.
“Di satu sisi itu menjadi pelajaran bagi kita semua, di sisi lain kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.
Lalu menekankan bahwa pembatalan atau penarikan dokumen penyetaraan yang dialami oleh pejabat publik merupakan tamparan keras bagi lembaga pengelola pendidikan di tanah air. Ketidaktegasan aturan main selama ini dinilai memicu celah penafsiran yang beragam di antara para pemangku kepentingan. Kondisi dualisme atau perbedaan norma hukum inilah yang pada akhirnya menimbulkan keraguan teknis saat memverifikasi keabsahan kualifikasi akademik seseorang yang menempuh studi di luar negeri.
Dalam pandangan legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, keberadaan regulasi tunggal yang eksplisit di tingkat undang-undang sangat krusial. Selama ini, acuan hukum yang digunakan dianggap masih memiliki ruang penafsiran ganda sehingga kerap menimbulkan silang pendapat antarlembaga. DPR menilai perbaikan tidak boleh hanya tambal sulam, melainkan harus ditata ulang dalam revisi UU Sisdiknas sebagai standar baku nasional.
Urgensi pembentukan payung hukum ini tidak semata-mata dipicu oleh kasus tokoh publik tertentu, melainkan juga demi melindungi hak-hak seluruh warga negara Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri. Masalah penyetaraan dokumen akademik tidak hanya membayangi para lulusan sekolah umum, melainkan juga berdampak langsung pada ribuan santri dan mahasiswa Indonesia yang mengenakan almamater lembaga pendidikan Islam atau pesantren internasional di kawasan Timur Tengah dan negara lainnya.
Banyak pelajar Indonesia yang bertahun-tahun menimba ilmu di luar negeri kerap mendapati kendala administratif yang rumit saat hendak melanjutkan jenjang pendidikan atau mengabdi di dalam negeri. Dokumen kelulusan yang mereka bawa sering kali ditolak atau dipertanyakan karena belum adanya keseragaman kriteria evaluasi dari kementerian teknis. Hal ini dinilai sangat merugikan potensi sumber daya manusia unggul yang sebenarnya siap berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Salah satu poin krusial yang turut disorot Komisi X adalah kejelasan penggunaan surat keterangan kehadiran atau bukti partisipasi (attendance certificate) sebagai basis penilaian kesetaraan ijazah. Perdebatan mengenai sejauh mana surat keterangan kehadiran dapat diakui sederajat dengan ijazah formal masih terus berlangsung. Lalu menyebutkan bahwa hal-hal teknis mendalam seperti ini tidak bisa diputuskan secara terburu-buru tanpa melibatkan pertimbangan akademis.
DPR berencana mengundang berbagai pakar pendidikan, praktisi hukum, serta perwakilan akademisi untuk membedah perbedaan tata kelola pendidikan di berbagai negara sahabat. Sistem pendidikan di negara-negara seperti Singapura, Mesir, hingga Arab Saudi memiliki karakteristik, struktur kurikulum, dan bentuk sertifikasi kelulusan yang sangat beragam. Keragaman ini menuntut adanya klasifikasi baku agar proses verifikasi di Indonesia tidak menimbulkan perdebatan hukum baru.
Komisi X juga menemukan fakta bahwa istilah dokumen pendidikan luar negeri yang beredar selama ini terkesan simpang siur. Pemerintah dan instansi terkait kerap menggunakan beragam istilah, mulai dari Surat Keterangan Penyetaraan hingga Surat Keputusan Penyetaraan, tanpa adanya pembagian definisi serta ambang batas persyaratan yang baku. Perbedaan nomenklatur ini pada praktiknya sering membingungkan masyarakat pemohon serta petugas verifikasi di lapangan.
Untuk mengatasi benang kusut tersebut, Komisi X DPR mendorong penataan kerangka hukum secara bertingkat. Revisi UU Sisdiknas akan difungsikan sebagai landasan utama yang memuat prinsip-prinsip umum penyetaraan kualifikasi ijazah asing maupun domestik. Sementara itu, rincian teknis mengenai tata cara permohonan, verifikasi kualifikasi, hingga penerbitan sertifikat kesetaraan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) terkait.
Dengan adanya hierarki regulasi yang jelas, diharapkan sistem penyetaraan pendidikan nasional dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Pemerintah dan DPR menargetkan agar pembahasan poin-poin penyetaraan dalam revisi UU Sisdiknas dapat segera dituntaskan seiring jalannya agenda reformasi pendidikan nasional, sehingga polemik serupa tidak lagi terulang di masa mendatang.
