Halorakyat.id — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menghadiri rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR RI pada Kamis, 12 November 2026, untuk memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Pemanggilan ini dilakukan di tengah sorotan publik yang tengah tertuju pada dinamika politik nasional, termasuk pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Kehadiran pimpinan Polri tersebut bertujuan untuk menyibak tabir dari peristiwa hukum yang dinilai berbagai pihak sebagai salah satu kejadian paling krusial dalam sejarah institusi kepolisian.
Skandal penyadapan ilegal dan massal ini mengejutkan publik nasional serta menjadi perhatian utama sepanjang tahun 2026, sejajar dengan berbagai isu nasional lain seperti kontroversi keabsahan ijazah setara SMA milik Gibran hingga bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Sumatera, Kalimantan, serta Papua. Pengungkapan perkara ini menyeret mantan pejabat nomor satu di Kepolisian Negara Republik Indonesia periode 2025–2026, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, bersama tiga perwira tinggi kepolisian lainnya yang diduga terlibat dalam aktivitas melanggar hukum tersebut.
Dalam kesempatan rapat kerja tersebut, para anggota Komisi Hukum DPR RI menyampaikan apresiasi dan pujian atas keberanian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut tuntas tindakan ilegal tersebut. Penyelidikan internal yang dilakukan kepolisian berhasil menghentikan praktik penyadapan yang diperkirakan masih akan terus berlangsung apabila Presiden Prabowo Subianto tidak mengambil keputusan untuk mencopot Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 lalu. Penghentian jabatan tersebut menjadi titik awal pembongkaran jaringan penyadapan di tubuh korps Bhayangkara.
Langkah tegas kepolisian dilanjutkan dengan tindakan penangkapan terhadap sejumlah perwira tinggi yang diduga terlibat pada 3 November 2026. Penangkapan ini memperkuat komitmen kepolisian untuk membuka penanganan perkara secara transparan dan akuntabel. Publik yang terkejut atas keterlibatan pucuk pimpinan kepolisian kini menantikan penuntasan kasus ini hingga ke akar-akarnya, terutama mengenai siapa pihak yang menginisiasi, memerintahkan, serta menerima hasil penataan data dari aktivitas intelijen ilegal tersebut.
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU,” kata Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Berdasarkan pemaparan Kapolri Suyudi Ario Seto di hadapan legislatif, skenario penyadapan ilegal tersebut diduga digerakkan langsung oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) dengan meneruskan instruksi kepada Irjen Slamet Uliandi (SU). Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso, yang tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri sebelum diangkat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Mekanisme kejahatan penyadapan ilegal tersebut terbagi ke dalam lima tahapan sistematis. Tahapan tersebut diawali dari penerbitan perintah penyadapan, penyediaan sarana teknis atau provisioning, pelaksanaan teknis penyadapan di lapangan, pelaporan berkala kepada pengguna akhir (end user), hingga proses penghapusan data untuk menghilangkan jejak digital. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa Listyo Sigit menempati posisi sebagai pengguna akhir dari seluruh data intelijen dan informasi yang dihimpun dari Presiden Prabowo Subianto beserta target lainnya.
Dugaan motif dan kejanggalan di balik penyadapan ini turut mengemuka dalam pandangan kritis yang disampaikan oleh anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman. Benny menyampaikan empat hipotesis utama yang mendorong kepolisian untuk mendalami perkara ini tanpa keraguan. Ia mengategorikan tindakan pengawasan tanpa izin terhadap kepala negara sebagai bentuk penyadapan politik yang tidak lazim karena dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh presiden.
“Motifnya merampas kekuasaan yang sah untuk melakukan suksesi inkonstitusional,” ujar anggota DPR RI Benny K. Harman.
Benny K. Harman juga menduga terdapat komplotan atau kelompok kepentingan tertentu yang bergerak di balik tindakan mantan Kapolri tersebut. Atas dasar dugaan conspirasi politik tersebut, Benny mendesak penyidik kepolisian untuk tidak ragu menggunakan pasal-pasal tindak pidana makar dalam menjerat para tersangka. Ia menekankan pentingnya transparansi guna mengetahui ke mana aliran data hasil penyadapan disetorkan dan untuk kepentingan apa data strategis negara itu digunakan.
Pernyataan dan pandangan dari anggota DPR tersebut dinilai sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen terhadap kinerja lembaga penegak hukum. Hipotesis mengenai keberadaan aktor intelektual di balik penyadapan menjadi tantangan pembuktian bagi tim penyidik Polri maupun bahan penelusuran bagi media massa. Namun, pembuktian hukum tetap menuntut kepatuhan pada prinsip kehati-hatian, analisis rasional, serta penyusunan alur logika pembuktian yang berdasar pada bukti materiil.
Dalam menguji berbagai spekulasi dan dugaan yang berkembang, proses penyelidikan kepolisian dapat mengacu pada prinsip rasionalitas seperti hukum kesederhanaan Ockham’s razor. Prinsip ini mengajarkan agar penyidik tidak melipatgandakan andaian secara rumit apabila terdapat penjelasan yang lebih sederhana dan masuk akal. Pendekatan ini berguna untuk menilai apakah aksi penyadapan tersebut murni atas inisiatif mandiri Listyo Sigit saat memegang tongkat komando ataukah melibatkan pesanan dari pihak luar.
Selain itu, penerapan pendekatan observasi empiris atau prinsip Galileo’s knife menjadi krusial dalam menyaring fakta objektif di lapangan di atas asumsi teoritis semata. Melalui pengumpulan fakta, dokumen teknis, dan keterangan saksi yang akurat, kepolisian dapat memisahkan antara kemungkinan teoritis (might be) dengan kenyataan hukum yang sebenarnya terjadi (is). Langkah ini penting guna memastikan proses hukum tidak berlandaskan pada asumsi publik yang belum teruji.
Meskipun penjelasan rantai komando telah dipaparkan, penyidik Polri masih memiliki tugas besar untuk mengungkap motif utama di balik penargetan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bawahan langsung kepala negara, tindakan mengumpulkan data aktivitas presiden menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai informasi spesifik apa yang berusaha didapatkan oleh pelaku serta tujuan akhir dari pengumpulan data intelijen tersebut.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa seluruh struktur peranan dan kronologi yang dipaparkan dalam rapat kerja DPR masih berstatus dugaan sementara. Seluruh sangkaan tersebut wajib dibuktikan secara sah melalui proses peradilan yang transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kepolisian berkomitmen memanfaatkan seluruh informasi dan masukan masyarakat sebagai bahan pendukung penyidikan.
Dengan penangkapan para perwira tinggi yang dilakukan sejak awal November 2026, kepolisian masih memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk merangkai konstruksi perkara secara utuh. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pimpinan baru Polri menjadi dorongan moral bagi institusi untuk menuntaskan perkara secara objektif, imparsial, dan profesional demi menegakkan keadilan serta menjaga keutuhan tata hukum nasional.
