Halorakyat.id — Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan secara rinci perbuatan terdakwa Roy Suryo dalam persidangan kasus dugaan penyebaran informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam agenda persidangan yang berlangsung pada Senin (5/10/2026), jaksa menegaskan bahwa tindakan Roy Suryo melibatkan pengambilan berkas citra digital ijazah dari media sosial yang kemudian dimanipulasi secara visual untuk membentuk persepsi negatif di mata publik.
Keterangan tersebut disampaikan jaksa sebagai respons atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo. Pihak terdakwa sebelumnya menilai bahwa dakwaan jaksa kabur atau tidak jelas karena menganggap pernyataan lisan yang disebarkan melalui media elektronik tidak memenuhi unsur manipulasi dokumen sebagaimana didakwakan.
“Penuntut umum secara eksplisit telah menguraikan perbuatan materiil terdakwa terhadap objek digital konkret, antara lain mengambil berkas citra digital ijazah dari media sosial serta melakukan intervensi teknis komputasi melalui manipulasi visual dan pemotongan grafis,” ujar Jaksa Penuntut Umum.
Jaksa menilai argumen yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa terlalu prematur karena mencoba menyimpulkan substansi perkara sebelum proses pembuktian di persidangan selesai dilakukan. Menurut jaksa, persoalan apakah modifikasi teknis yang dilakukan Roy Suryo memenuhi batasan unsur manipulasi data atau tidak adalah materi pokok perkara yang harus diuji melalui pemeriksaan alat bukti elektronik dan keterangan ahli.
Dalam dakwaannya, jaksa menjelaskan bahwa Roy Suryo diduga menyebarkan informasi elektronik seolah-olah merupakan data otentik agar masyarakat meyakini ijazah S1 Joko Widodo adalah palsu. Tindakan tersebut disebut melampaui sekadar pernyataan lisan, karena melibatkan proses teknis seperti penambahan anotasi visual, lapisan analisis, hingga memproduksi berkas informasi baru yang kemudian ditransmisikan ke publik.
Kasus ini bermula pada 26 Maret 2025, ketika ditemukan tiga unggahan di media sosial, yakni dua video di YouTube dan satu unggahan di platform X, yang menuduh ijazah S1 Joko Widodo palsu. Unggahan tersebut antara lain berasal dari akun Eggi Sudjana Channel dan akun X milik Dokter Tifa. Dampak dari penyebaran informasi ini dinilai merugikan kehormatan dan nama baik Joko Widodo selaku mantan orang nomor satu di Indonesia.
Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sendiri telah memberikan klarifikasi secara terbuka bahwa Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa dan telah dinyatakan lulus secara resmi. Meskipun demikian, jaksa menyebut perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian imateriil yang signifikan, karena tuduhan tersebut turut memengaruhi kepercayaan publik terhadap kredibilitas pendidikan mantan Presiden tersebut selama menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden.
Jaksa juga menekankan bahwa metode analisis yang digunakan Roy Suryo, yaitu Error Level Analysis (ELA), dilakukan tanpa sumber dokumen asli dari pemilik sah ijazah. Selain itu, terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi atau meminta izin kepada Joko Widodo sebelum menyebarkan konten hasil analisis tersebut ke ruang publik.
Atas perbuatannya, Roy Suryo didakwa dengan serangkaian pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU ITE terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa karena dinilai telah melampaui batasan lingkup perlawanan yang diatur dalam Pasal 206 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Proses hukum ini kini terus berlanjut di pengadilan dengan agenda pemeriksaan alat bukti lebih lanjut. Jaksa menegaskan bahwa kebenaran materiil terkait dugaan manipulasi data tersebut akan diuji secara transparan dalam persidangan, sehingga segala bentuk dalil yang diajukan kuasa hukum saat ini dinilai belum relevan untuk membatalkan surat dakwaan.
