Halorakyat.id — Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat, yang diduga kuat digunakan sebagai markas atau posko operasi terkait kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tindakan kepolisian yang menyasar lokasi tersebut melibatkan penelusuran atas aktivitas sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi kepolisian yang terseret dalam perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi bahwa penggeledahan serentak telah berlangsung sejak Kamis (19/11/2026) malam di beberapa titik strategis, meliputi wilayah Bogor hingga Tangerang, Banten. Penggeledahan tersebut berfokus pada aset serta lokasi yang memiliki keterkaitan dengan perwira polisi Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (IM).
Dari hasil penelusuran awal di lapangan, petugas mengidentifikasi satu hunian di Bogor yang disinyalir kuat menjadi pusat aktivitas atau posko koordinasi bagi pihak tertentu yang terlibat dalam jejaring kasus ini. Tim penyidik terus melakukan penyisiran guna mengumpulkan barang bukti materiil yang relevan untuk memperkuat pembuktian perkara.
“Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Susatyo menjelaskan bahwa proses penggeledahan di lokasi-lokasi target masih berjalan secara tertutup dan mendalam. Pihak kepolisian belum merinci secara detail barang bukti apa saja yang telah disita dari lokasi tersebut karena seluruh hasil penggeledahan akan disampaikan secara menyeluruh kepada publik melalui konferensi pers resmi setelah rangkaian olah tempat kejadian perkara rampung.
Upaya paksa ini merupakan kelanjutan dari penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan penyidik Bareskrim Polri di wilayah DKI Jakarta. Pada Selasa (17/11) malam, tim penyidik mendatangi serta melakukan olah tempat kejadian perkara pada sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang dikaitkan dengan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso.
Rumah di Cipete tersebut diduga kuat pernah difungsikan sebagai posko operasi oleh Eko Hadi Santoso sebelum kasus penyadapan dan dugaan makar ini terbongkar ke publik. Penelusuran fisik terhadap posko-posko ini dilakukan guna memetakan alur komunikasi, perangkat teknis, serta pola pergerakan para pihak yang terseret dalam lingkaran perkara hukum tersebut.
Meskipun penyidikan kasus dugaan makar telah ditingkatkan ke tahap penyidikan resmi oleh Bareskrim Polri, hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan status tersangka secara spesifik pada pasal permufakatan jahat atau makar. Penyidik masih terus menyelaraskan keterangan saksi, temuan digital forensik, serta barang bukti fisik yang diperoleh dari berbagai titik penggeledahan.
Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melangkah lebih jauh dengan menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya. Penetapan tersangka ini menjadi bagian penting dari penanganan perkara yang mengguncang internal Korps Bhayangkara.
Keempat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut mencakup mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Sebagai langkah pengamanan dan pemeriksaan lanjutan, tiga dari empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, saat ini telah ditempatkan di tempat khusus dan menjalani penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih harus menjalani perawatan serta pemulihan kondisi kesehatan.
Praktik penyadapan secara melawan hukum terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut diidentifikasi telah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2025. Pengungkapan kasus ini juga berdampak langsung pada jabatan publik, di mana Presiden Prabowo telah memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).
Selain proses peradilan pidana, penegakan disiplin internal kepolisian juga berjalan secara tegas melalui sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri. Majelis Komisi Kode Etik Polri telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11) dan dilanjutkan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11), di mana keduanya dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian.
Penanganan perkara ini dipastikan akan terus berlanjut ke tahap pelimpahan dan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Bareskrim Polri dijadwalkan segera melakukan ekspose perkara atau gelar kasus dugaan makar yang melibatkan rombongan mantan pejabat Polri tersebut di Kejaksaan Agung guna menentukan langkah hukum penuntutan berikutnya secara transparan dan akuntabel.


