Halorakyat.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung memimpin absensi kehadiran para gubernur dan wakil gubernur dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026. Acara penting ini berlangsung di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026, di mana Presiden Prabowo meminta daftar kehadiran dicatat secara saksama, terutama bagi mereka yang tidak hadir.
Langkah absensi ini diambil Presiden Prabowo dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja kepala daerah yang menunjukkan komitmennya dalam forum penting tersebut. Beliau menegaskan bahwa kehadiran para pimpinan daerah sangat krusial dalam upaya percepatan akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mendorong perekonomian.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf kepada para bupati yang hadir. Beliau menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk menyebutkan satu per satu nama bupati mengingat jumlah mereka yang mencapai 230 orang, sehingga dikhawatirkan akan menyita waktu terlalu banyak dan dimarahi oleh panitia acara.
Secara khusus, Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan mengenai keberadaan Gubernur Dedi Mulyadi yang tidak hadir namun diwakili oleh wakil gubernurnya. Prabowo mengungkapkan keheranannya karena wilayah yang dipimpin Dedi Mulyadi merupakan lokasi terdekat dari tempat penyelenggaraan acara, namun justru tidak hadir secara langsung.
“Ke mana KDM? Yang paling deket nggak hadir, pasti sibuk,” ujar Presiden Prabowo dengan nada mempertanyakan.
Selain menyoroti ketidakhadiran Dedi Mulyadi, Presiden Prabowo juga sempat menyentil Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. Ketika nama Seno Aji dipanggil dan tidak ada respons, Prabowo menanyakan keberadaannya meskipun namanya tercantum dalam daftar hadir. Dengan nada berkelakar, Prabowo meminta agar ketidakhadiran tersebut dicatat dan uang perjalanan dinas yang bersangkutan dikembalikan.
Rakornas TPAKD ini dihadiri oleh sejumlah gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia, menunjukkan komitmen sebagian besar pimpinan daerah terhadap program percepatan akses keuangan. Beberapa gubernur yang hadir antara lain Gubernur Sumatera Barat, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Kalimantan Barat, dan Gubernur Kalimantan Utara.
Kehadiran juga tercatat dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua Barat Daya, Gubernur Papua Selatan, Gubernur Papua Pegunungan, serta Pelaksana Tugas Gubernur Riau.
Sementara itu, beberapa wakil gubernur turut hadir mewakili pimpinan daerahnya. Mereka termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Bengkulu, Wakil Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Bali, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur Gorontalo, dan Wakil Gubernur Papua Tengah.
Sorotan langsung dari Presiden Prabowo terhadap daftar kehadiran ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif kepala daerah dalam agenda nasional. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan setiap program percepatan akses keuangan daerah dapat berjalan efektif dan mencapai target yang diharapkan, dengan dukungan penuh dari seluruh tingkatan pemerintahan di daerah.
