Halorakyat.id — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat kerja Komisi III DPR bersama pihak pemerintah yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Pertemuan strategis ini dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Agenda rapat ini menjadi krusial karena menandai langkah formal dalam proses legislasi setelah melalui serangkaian pembahasan panjang di tingkat panitia kerja. Kehadiran sejumlah pimpinan DPR, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, menegaskan pentingnya pembahasan RUU ini bagi institusi legislatif. Sementara itu, pihak pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto serta Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.

“Marilah kita panjatkan puji syukur atas berkenannya kita dapat menghadiri rapat Komisi III DPR dalam rangka pembicaraan tingkat I pengambilan keputusan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana yang kini telah berubah sesuai hasil pembahasan menjadi RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada siang ini,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelum rapat diputuskan untuk berlanjut ke tahap pengambilan keputusan, pimpinan rapat menyatakan bahwa kehadiran anggota Komisi III DPR telah memenuhi syarat kuorum. Rapat tersebut diselenggarakan secara terbuka untuk umum, mencerminkan transparansi dalam proses perumusan kebijakan yang sangat dinantikan oleh publik. Sebelumnya, Panja Komisi III DPR telah memberikan persetujuan terhadap laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan saat ini.

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra menjelaskan bahwa timus dan timsin telah menyelesaikan tugas teknis mereka dengan melakukan perbaikan redaksional yang komprehensif. Proses ini melibatkan peran aktif dari para ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter. Fokus utama perbaikan mencakup penyesuaian penggunaan frasa, kata, tanda baca, serta konsistensi sistematika penomoran dalam draf RUU agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan RUU ini menunjukkan upaya serius untuk menciptakan instrumen hukum yang kuat dalam menangani tindak pidana korupsi. Keberadaan RUU Perampasan Aset diharapkan mampu menjadi solusi atas tantangan pemulihan aset negara yang selama ini kerap terkendala oleh regulasi yang belum memadai. Dengan selesainya pembahasan di tingkat timus dan timsin, draf yang telah disempurnakan tersebut kemudian dibawa ke dalam rapat kerja ini untuk mendapatkan keputusan politik dari fraksi-fraksi di Komisi III DPR bersama pemerintah.

Rapat ini juga menjadi momentum penting bagi DPR untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara holistik. Berbagai masukan dan daftar inventarisasi masalah yang sebelumnya mengemuka telah diakomodasi ke dalam naskah final. Setelah keputusan tingkat pertama ini disepakati, tahapan selanjutnya akan diarahkan menuju pembahasan tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang.