Halorakyat.id — Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat dua. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat satu yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR RI lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kesepakatan ini menjadi momentum krusial bagi upaya penegakan hukum di Indonesia, mengingat urgensi instrumen hukum tersebut sudah dinantikan selama hampir 18 tahun. Seluruh perwakilan fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan aturan ini segera dibawa ke rapat paripurna terdekat guna disahkan menjadi undang-undang definitif. Langkah ini diharapkan dapat menjawab ekspektasi publik yang selama ini menuntut adanya regulasi tegas untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.

Nasir Djamil menegaskan bahwa komitmen yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR dan perwakilan fraksi bukanlah tanggung jawab personal, melainkan bentuk komitmen institusional. Menurutnya, penyelesaian proses legislasi ini merupakan wujud nyata dari upaya menuntaskan harapan masyarakat yang sempat tertunda dalam waktu yang sangat lama. Ia berharap kehadiran undang-undang ini nantinya dapat memberikan dampak positif serta kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Nasir memberikan apresiasi mendalam kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan regulasi ini. Pihak-pihak tersebut mencakup pakar hukum, akademisi, mahasiswa, serta elemen masyarakat sipil yang konsisten memberikan masukan konstruktif selama proses pembahasan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, panitia kerja, tim perumus, dan tim sinkronisasi diakui menjadi faktor kunci keberhasilan tercapainya kesepakatan tingkat satu ini.

Dalam kesempatan yang sama, Nasir juga menyoroti peran penting insan pers yang terus mengawal perkembangan pembahasan RUU tersebut dari waktu ke waktu. Ia memastikan bahwa seluruh proses pembahasan dilakukan secara transparan tanpa ada hal yang ditutupi, demi menjaga integritas produk hukum yang akan dihasilkan. Dengan disepakatinya draf ini di tingkat Komisi III, maka fokus selanjutnya adalah pembahasan pada rapat paripurna yang dijadwalkan akan segera dilaksanakan untuk memberikan legitimasi hukum penuh terhadap aturan perampasan aset tersebut.