Halorakyat.id — Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia telah memicu perdebatan luas terkait hak-hak keuangan serta fasilitas yang diterimanya sebagai mantan pejabat negara. Meski pengunduran diri tersebut dipandang sebagai langkah pribadi, polemik mengenai syarat pendidikan yang sempat dipersoalkan secara hukum kini kembali mengemuka di ruang publik. Masyarakat mempertanyakan legitimasi pemberian tunjangan seumur hidup, rumah dinas, kendaraan, hingga pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kepada sosok yang syarat pencalonannya sempat dibatalkan oleh putusan pengadilan.
Secara normatif, hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan aturan tersebut, wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, yang diperkirakan mencapai Rp 20,16 juta per bulan. Selain itu, negara juga menanggung tunjangan keluarga, penyediaan rumah kediaman layak beserta perlengkapannya, serta fasilitas kendaraan dinas lengkap dengan pengemudinya. Besaran hak ini tidak dipengaruhi oleh lama masa jabatan, sehingga Gibran tetap mendapatkan hak yang setara dengan mereka yang menuntaskan masa bakti lima tahun penuh.
Persoalan mendasar dalam kasus ini adalah adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang tidak terantisipasi oleh pembentuk undang-undang pada masa lalu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 hanya mengenal dua pintu keluar bagi seorang wakil presiden, yakni berhenti dengan hormat atau diberhentikan. Karena Gibran memilih untuk mengundurkan diri sebelum proses pemakzulan melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945 berjalan, statusnya secara administratif tetap tercatat sebagai berhenti dengan hormat.
Sejumlah pakar hukum tata negara menyoroti bahwa pengunduran diri pasca-putusan pengadilan mengenai syarat pendidikan tidak serta-merta mencerminkan pengunduran diri yang terhormat. Terdapat perdebatan sengit antara penerapan asas legalitas yang melindungi hak-hak mantan pejabat dengan asas keadilan bahwa hak tidak boleh lahir dari perbuatan yang cacat hukum. Doktrin pejabat de facto sering digunakan untuk melegitimasi tindakan administratif selama menjabat demi kepentingan publik, namun banyak pihak menilai hal itu tidak harus mencakup pemberian hak istimewa secara pribadi kepada pejabat bersangkutan.
Dalam tinjauan etika publik, penerapan keadilan distributif menurut Aristoteles menekankan bahwa penghargaan negara seharusnya diberikan berdasarkan jasa dan kelayakan. Memberikan perlakuan yang sama antara pejabat yang memenuhi syarat dengan mereka yang syarat pencalonannya dibatalkan pengadilan dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Gagasan ini diperkuat dengan prinsip keadilan sebagai kepatutan dari John Rawls, di mana aturan yang dibuat oleh negara seharusnya mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan justru menguntungkan mereka yang berada di posisi puncak meskipun terbukti memiliki cacat administratif.
“Hukum memang telah memberikan haknya, namun hukum yang dibuat hampir setengah abad lalu tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan hari ini,” ujar seorang pemerhati hukum tata negara yang menyoroti perlunya peninjauan kembali terhadap regulasi hak keuangan pejabat negara.
Ketimpangan aturan ini semakin mencolok jika dibandingkan dengan ketentuan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki standar disiplin lebih ketat. Seorang pegawai negeri umumnya baru berhak atas pensiun setelah memenuhi masa kerja tertentu dan dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila terbukti menggunakan dokumen tidak sah. Perbedaan standar antara pejabat tinggi dan pegawai di lapisan bawah memicu keresahan publik mengenai ketimpangan akses terhadap hak-hak negara.
Pakar hukum juga membedakan antara fasilitas yang bersifat protektif dan apresiatif dalam menimbang kasus ini. Pengawalan oleh Paspampres dianggap sebagai kebutuhan negara untuk menjaga kewibawaan dan keselamatan figur publik, sedangkan tunjangan pensiun, rumah, dan kendaraan lebih bersifat apresiatif sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian. Kritik masyarakat dinilai lebih tajam tertuju pada hak-hak yang bersifat apresiatif tersebut, mengingat adanya keraguan mengenai legitimasi pengabdian yang dilakukan sejak awal pencalonan.
Momentum peninjauan kembali terhadap regulasi ini sebenarnya telah terbuka melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan penataan ulang hak keuangan pimpinan lembaga tinggi negara. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 dinilai perlu segera dilakukan agar hak pensiun pejabat menjadi lebih proporsional terhadap masa jabatan dan menyertakan klausul gugur hak bagi pejabat yang terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan. Langkah legislatif ini dianggap penting untuk menjaga integritas sistem ketatanegaraan di masa depan.
Selain jalur formal, terdapat pula jalan etis yang dapat ditempuh oleh mantan pejabat yang bersangkutan untuk merespons kegelisahan publik. Kebebasan untuk menolak fasilitas negara atau menyalurkan tunjangan pensiun untuk kepentingan publik dapat menjadi gestur yang memperkuat klaim bahwa pengunduran diri tersebut memang dilakukan demi kepentingan bangsa. Tindakan ini diharapkan mampu meredam kontroversi dan menunjukkan tanggung jawab moral kepada masyarakat luas.
